JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mendorong terciptanya sinergi pentahelix antara unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta media guna mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Pendidikan yang berkualitas untuk membuka pengetahuan dan pilihan hidup," katanya saat menghadiri lokakarya bertema “Sinergi Pentahelix: Optimalisasi Kolaborasi Pemda, KemenPPPA, dan Perguruan Tinggi dalam Akselerasi SDGs Poin 1, 4, dan 5” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Menurut dirinya, kesetaraan gender menjamin kesempatan tersebut sanggup diakses secara adil oleh kaum perempuan maupun laki-laki.
Di samping itu, pemberdayaan ekonomi menyuplai kemampuan bagi keluarga demi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Ia memaparkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin 1 mengenai pengentasan kemiskinan, poin 4 terkait pendidikan berkualitas, serta poin 5 tentang kesetaraan gender saling terhubung sehingga mesti diupayakan secara beriringan.
Ia menambahkan, pemberdayaan perempuan patut diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan lantaran keterlibatan perempuan pada pengambilan keputusan tidak cuma memberikan kemanfaatan bagi individu, melainkan turut memperkokoh ketahanan ekonomi keluarga sekaligus kualitas pengasuhan dan pendidikan anak.
Arifatul turut menyoroti ketimpangan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki yang menurut pandangannya tidak melulu dipicu oleh persoalan kompetensi, namun juga pembagian peran domestik, akses menuju pekerjaan layak, hingga kesempatan dalam pengambilan keputusan.
Ia menilai skema pendekatan pentahelix dibutuhkan untuk mempertemukan pihak pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya demi merespons persoalan pembangunan.
Salah satu wujud kolaborasi yang didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merupakan Ruang Bersama Indonesia (RBI), yang menjembatani aneka pemangku kepentingan di tingkatan desa untuk merumuskan solusi bersama.
Arifatul juga mendorong Unair guna memajukan desa atau kelurahan binaan lewat keterlibatan mahasiswa lintas fakultas agar kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat menghadirkan dampak yang semakin nyata.
“Kami tidak cukup hanya bertemu dan berbagi gagasan. Yang lebih penting adalah bagaimana kami bergerak bersama dan menerjemahkannya menjadi aksi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Agenda lokakarya tersebut turut menghadirkan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, kalangan akademisi, Pusat Studi Gender, organisasi masyarakat sipil, serta para mahasiswa.
