JAKARTA - Pemerintah mengabarkan bahwa penyusunan payung hukum mengenai percepatan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) saat ini masih ditelaah oleh kementerian dan lembaga (K/L).
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menerangkan ketentuan tersebut nantinya berbentuk peraturan presiden (perpres).
Pemerintah sedang mempercepat proses harmonisasi aturan ini supaya landasan hukum pengembangan energi bersih tersebut dapat secepatnya disahkan.
"Perpresnya masih dalam pembahasan antar K/L. Ya segera lah (terbit), karena ini kan mulai proses juga semuanya," kata Elen usai menghadiri BIG Strategic Forum 2026, di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai, regulasi tersebut amat krusial agar pelaksanaan dan operasionalisasi jaringan PLTS dapat berlangsung secara teratur dan maksimal.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang memacu pengembangan PLTS 100 GWp untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di tanah air.
Elen memaparkan bahwa tanah air mengantongi keunggulan kekayaan alam berupa paparan sinar matahari yang terbilang melimpah.
Potensi raksasa tersebut menjadi modal utama pemerintah untuk diubah menjadi pasokan listrik demi menopang kebutuhan dalam negeri.
"Kita punya sumber daya alam matahari yang relatif lebih baik. Sehingga kita bisa konversikan dengan energi listrik. Itu juga kita memberikan fasilitas untuk mendukungan itu," katanya pula.
Terkait porsi alokasi kapasitas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun wacana kuota khusus sektor industri hingga 57 GW, Elen menegaskan hal tersebut bakal bergerak mengikuti dinamika pasar.
"Enggak, itu sesuai perkembangannya saja nanti. Tapi target 100 GWp itu adalah target maksimum yang akan kita capai," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan tanah air dapat menyelesaikan proyek PLTS 100 GWp dalam kurun tiga tahun guna menjamin kemandirian energi nasional.
"Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main dan target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," kata Presiden Prabowo.
Presiden menggarisbawahi bahwa daya pembangkit listrik di Indonesia, baik yang bertenaga batu bara, minyak, gas, maupun panas bumi (geothermal) saat ini menyentuh 88 gigawatt.
Lewat pembangunan tersebut, kemandirian dan ketahanan energi nasional dipastikan dapat terwujud.
Bukan cuma soal kemandirian energi, proyek pembangkit listrik ini turut berpotensi menekan pengeluaran negara. Pembangunan PLTS 100 GWp ini diperkirakan sanggup mendorong efisiensi belanja listrik hingga Rp73,9 triliun.
