JAKARTA — Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia diperkirakan mampu membuka peluang investasi mendekati US$73 miliar atau berkisar Rp1.287 triliun.

Country Representative GGGI untuk Indonesia, Rowan Fraser, mengemukakan bahwa besarnya peluang tersebut memperlihatkan prospek penanaman modal di sektor energi terbarukan domestik, khususnya pada skala provinsi, tergolong sangat tinggi.

“Potensi energi terbarukan Indonesia pada dasarnya merupakan peluang di tingkat provinsi. Besarnya peluang ini didukung oleh angka yang kuat, dengan ambisi pemerintah untuk mengembangkan 100 GWp tenaga surya yang diproyeksikan akan membuka peluang investasi senilai hampir US$73 miliar. Ini merupakan salah satu peluang infrastruktur terbesar dan bankable di Asia Tenggara,” ujar Rowan dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).

Kendati demikian, dia berpandangan bahwa sokongan dari mitra pembangunan tetap krusial demi memantapkan kesiapan investasi di berbagai wilayah. 

GGGI memberikan pendampingan bagi provinsi-provinsi di Indonesia dengan menyelaraskan bantuan pembangunan agar mampu menjawab berbagai kesenjangan serta mendongkrak kesiapan penanaman modal. 

Menurut keterangannya, upaya tersebut dibutuhkan guna membantu menggerakkan modal dalam rangka pengembangan sektor energi terbarukan di daerah.

Kajian perihal prospek investasi tersebut mengemuka dalam dua sesi diskusi yang dihelat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM bersama GGGI di sela rangkaian acara EBTKE ConEx 2026 pada Jumat (4/9/2026).

Dengan ketersediaan potensi energi terbarukan sekitar 3.687 GW serta target nasional yang semakin masif—termasuk lewat pencanangan Program PLTS 100 GWp pada Agustus 2026—prospek pengembangan energi bersih di berbagai penjuru nusantara kian terbuka lebar. 
 

Besaran peluang ini secara bersamaan menuntut kesiapan di tingkat lokal, mulai dari perencanaan yang selaras dengan karakteristik wilayah, proyek yang siap direalisasikan, sampai skema pembiayaan yang mampu memuluskan jalan masuknya investasi.

“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan peluang pengembangannya semakin terbuka. Di EBTKE, kami mendukung penerjemahan potensi dan kebijakan-kebijakan energi di tingkat nasional tersebut menjadi perencanaan dan proyek yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memetakan mekanisme dan peluang pendanaan serta investasi. Kolaborasi dengan GGGI melalui RE-ACT menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat proses tersebut,” ujar Widya Adi Nugroho, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM.

Urgensi penguatan kesiapan itu menjadi salah satu titik fokus kerja sama Kementerian ESDM dan GGGI yang memperoleh dukungan dari Kementerian Luar Negeri Selandia Baru lewat inisiatif Renewable Energy–Accelerated Transition in Indonesia (RE-ACT) sejak tahun 2021. 

Selama lima tahun berjalan, RE-ACT telah menopang penguatan ekosistem energi terbarukan di Indonesia dengan merajut keterkaitan antara kebijakan tingkat pusat, perencanaan dan eksekusi lokal, pematangan proyek, serta perluasan akses pendanaan maupun investasi.

Wujud nyata dari hasil tersebut tampak di wilayah Papua Selatan. Program RE-ACT memberikan dukungan terhadap pengesahan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Papua Selatan 2023–2050 serta pembentukan Forum Energi Daerah Papua Selatan sebagai wadah kerja sama antara pemda dan pemangku kepentingan terkait.

 Selepas pengesahan RUED tersebut, pemerintah daerah mulai memadukan agenda energi ke dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, sekaligus menjadikan perencanaan energi berkelanjutan sebagai landasan untuk menarik investasi lokal.

Di sisi lain, Sekretaris DESDM NTB, Niken Arumdati, membagikan pengalaman Nusa Tenggara Barat dalam memadukan perencanaan energi daerah dengan kerangka pembiayaan serta penanaman modal.

“Perencanaan energi membuka peluang bagi daerah untuk melihat kebutuhan energi sekaligus pembangunan secara lebih terarah. Di NTB, kami terus melihat bagaimana perencanaan tersebut dapat dihubungkan dengan pilihan pembiayaan yang tersedia, sehingga agenda energi terbarukan dapat berkembang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Niken.

Dia menaruh harapan agar pengembangan agenda energi bersih ini mampu membuka lapangan kerja hijau yang lebih luas serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.