JAKARTA - Pemerintah menempatkan aktivasi 111 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama dalam fase awal ekspansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 111 SPPG tersebut tersebar di sembilan provinsi, termasuk di antaranya enam provinsi di Tanah Papua. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menginformasikan bahwa Papua Barat Daya mempunyai 14 SPPG 3T yang siap untuk dioperasikan.
“Kami datang langsung untuk memastikan SPPG ini benar-benar siap. Jangan hanya mengejar cepat beroperasi, tetapi kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pelayanan kepada penerima manfaat juga harus terjamin,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Zulhas mengutarakan hal tersebut sewaktu mengecek SPPG Sorong Moisegen Klasof yang berjarak kurang lebih 60 kilometer dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, SPPG tersebut merupakan satu dari tiga SPPG 3T di Kabupaten Sorong serta diproyeksikan bakal melayani sekitar 700 penerima manfaat usai difungsikan.
Menko Pangan meminta kesiapan operasional SPPG tidak sebatas diukur dari aspek fisik bangunan, melainkan juga standar kualitas makanan, higiene dapur, keamanan pangan, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
Di samping peserta didik, ia mendorong agar jangkauan layanan MBG turut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal yang aman dan bermutu tinggi.
“Tadi saya tanya anak-anak, sudah sarapan atau belum. Ternyata banyak yang belum makan pagi. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis sangat penting, terutama untuk anak-anak kami di wilayah 3T,” katanya.
Sebelumnya, Kemenko Pangan telah menetapkan 111 SPPG sebagai prioritas aktivasi tahap awal di enam provinsi di Tanah Papua beserta Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Status prioritas tersebut diberikan antara lain bagi wilayah dengan angka prevalensi stunting yang masih tergolong tinggi.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mendata sekitar 2.700 SPPG di kawasan 3T telah rampung dibangun dan dijadwalkan mulai diaktifkan secara berkesinambungan pada September 2026 menyesuaikan kebutuhan serta kesiapan tiap-tiap daerah.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menandaskan bahwa SPPG yang telah selesai didirikan tidak serta-merta langsung beroperasi.
Sebelum tahap aktivasi, BGN terlebih dahulu bakal memverifikasi kepastian penerima manfaat berbasis by name by address, kesiapan insentif, sampai pemenuhan standar operasional.
Lebih jauh, Zulhas menegaskan bahwa perluasan MBG ke wilayah 3T dijalankan demi menjangkau warga yang mengalami kendala aksesibilitas terhadap pemenuhan pangan bergizi.
