JAKARTA — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua mendorong upaya pengendalian inflasi di kawasan Papua Pegunungan berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan beserta Pemerintah Kabupaten.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, inflasi year on year (y-on-y) pada bulan Agustus 2026 terekam berada di angka 3,77 persen, melandai dibanding dua bulan sebelumnya yaitu inflasi y-on-y Juni sebesar 7,84 persen dan Juli sebesar 4,64 persen.
Kepala Perwakilan BI Papua Warsono di Wamena, Rabu, mengutarakan bahwasanya pihak BI menggelar agenda high level meeting dan capacity building TPID sebagai wujud langkah nyata merumuskan strategi pengendalian inflasi daerah, terutama merespons dinamika inflasi Papua Pegunungan yang terhitung lumayan tinggi pada Juni 2026.
“Walaupun pada rilis BPS untuk Agustus 2026 tercatat inflasi Papua Pegunungan membaik menjadi 3,77 persen tetapi perlu terus dikawal hingga masuk dalam sasaran inflasi nasional yaitu 3,19 persen,” katanya.
Menurut dirinya, besaran angka inflasi di kawasan Papua Pegunungan mesti dipelihara keseimbangannya dari sisi ketersediaan pasokan maupun tingkat permintaan.
Di samping pemacuan produktivitas petani lokal, diperlukan pula pendampingan lewat penguatan kecukupan uang rupiah sebagai sarana penopang laju perekonomian di wilayah Papua Pegunungan.
“BI terus menjaga kecukupan uang rupiah di Papua Pegunungan dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat guna dapat diserap dengan optimal dalam menunjang perekonomian. Dukungan terhadap pengembangan kompetensi petani dan TPID terus didorong melalui berbagai kesempatan sinergitas bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Jayawijaya Atenius Murib menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran TPID Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan yang senantiasa memelihara koordinasi serta sinergi dalam agenda penanganan inflasi.
"Sinergi tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik di mana pada bulan Juli 2025 inflasi tercatat sebesar 3,77 persen menurun dibanding bulan Juli 4,64 persen," katanya.
Ia memaparkan bahwasanya tren perkembangan itu tentu layak disyukuri, namun melandainya laju inflasi ini jangan sampai membuat jajaran pemerintah di daerah menjadi lengah.
"Kami perlu terus memperkuat berbagai Langkah pengendalian agar inflasi dapat bergerak pada tingkat yang rendah dan stabil 3,19 persen sehingga daya beli serta kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan dan Jayawijaya tetap terjaga," ujarnya.
Ia mengimbuhi, mengacu pada rilis BPS Agustus 2026, masih didapati beberapa komoditas pangan strategis yang mesti memperoleh perhatian kolektif.
"Beberapa komoditas yang memberikan andil cukup bear terhadap inflasi antara lain tomat, cabai rawit, bayam serta daging ayam ras," katanya.
Dirinya menambahkan bahwasanya salah satu upaya yang mendesak untuk terus dipacu yaitu penguatan kemandirian pangan lokal.
"Papua Pegunungan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan kesuburan tanah yang sangat baik untuk pengembangan berbagai komoditas hortikultura antara lain cabai, tomat, aneka bawang, sayuran serta komoditas pangan lokal lainnya," ujarnya.
Lantaran hal tersebut, tutur dia, berbekal sinergi yang makin kokoh antara TPID Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan, beragam tantangan pengendalian inflasi diharapkan sanggup ditanggapi secara lebih sigap, presisi, serta terkoordinasi.
"Kami percaya melalui kegiatan high level meeting dan capacity building menjadi momentum untuk tidak hanya mengevaluasi perkembangan inflasi tetapi juga menyepakati berbagai Langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya," katanya.
Ia berharap penuh agar kerja sama antar-pemerintah daerah, BI, BPS, Bulog, pelaku usaha, elemen petani, hingga seluruh pemangku kepentingan terkait sanggup makin dipererat.
"Pengendalian inflasi bukan tugas satu instansi melainkan membutuhkan kerja Bersama dan komitmen seluruh pihak di daerah ini," ujarnya.
