JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak konsisten menggalakkan penerapan penganggaran berperspektif gender guna mencapai pembangunan inklusif yang dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kebijakan tidak cukup berhenti pada tataran normatif. Komitmen setiap Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sangat diperlukan untuk menerjemahkan pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam program, kegiatan, anggaran layanan publik, hingga hasil pembangunan yang dirasakan secara merata di seluruh Indonesia," ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam sesi dialog bertema "Anggaran Responsif Gender sebagai Agenda Strategis Kementerian Keuangan untuk Pembangunan Inklusif dan Belanja Publik yang Berkualitas".
Berdasarkan pandangannya, disparitas gender yang masih berlangsung di tanah air turut menjadi pemicu timbulnya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.
Oleh karena itu, formulasi kebijakan publik menuntut adanya keberpihakan nyata kepada kaum perempuan yang didukung oleh ketersediaan data terpilah.
"Kebutuhan akan data terpilah berbasis gender sangat krusial agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan spesifik perempuan. Alokasi anggaran pemerintah harus hadir untuk menjawab serta menangani dampak dari persoalan gender yang terjadi saat ini," kata Amurwani Dwi Lestariningsih.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efektivitas Anggaran Responsif Gender (ARG) tidak hanya dinilai melalui penandaan anggaran saja, melainkan lewat keseriusan mengintegrasikan isu PUG ke dalam inti program kerja.
Di samping itu, dibutuhkan pula perangkat ukur yang handal guna memantau kualitas serta dampak nyata dari alokasi belanja negara tersebut.
"Sebagai national machinery, KemenPPPA memegang peran penting untuk mengorkestrasikan dan memastikan isu pengarusutamaan gender menjadi perhatian utama seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia," katanya.
Pada momen yang sama, Amurwani menyampaikan penghargaan atas inisiatif progresif Kementerian Keuangan yang merilis tujuh modul microlearning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Ia menaruh harapan besar agar terobosan tersebut tidak sekadar dipakai di lingkup internal Kementerian Keuangan, melainkan turut dimanfaatkan secara luas oleh berbagai Kementerian dan Lembaga lain.
