JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjajaki peluang pengembangan kolaborasi antara Indonesia, Malaysia, serta Papua Nugini guna mengokohkan rantai nilai komoditas kakao dan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengutarakan bahwa forum tingkat regional yang digelar selama dua hari menjadi wahana bagi ketiga negara untuk saling berbagi pengalaman sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat dikembangkan secara bersama.
“Dari FOLUR ini bisa saja nanti, dari diskusi yang terjadi dalam dua hari ke depan, akan ada usulan kerja sama sebagai tindak lanjut,” kata Nani dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Program Food Systems, Land Use and Restoration (FOLUR) Indonesia sendiri merupakan inisiatif yang menyokong penguatan rantai nilai komoditas berkelanjutan yang mencakup empat sektor, yakni kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras.
Nani menjelaskan bahwa peluang kemitraan tersebut dapat diwujudkan secara lebih konkret melalui keterlibatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, generasi muda, petani kecil, hingga mitra pembangunan.
Ia menyebutkan bahwasanya FOLUR memperoleh dukungan penuh dari Global Environment Facility (GEF). Menurut pandangan Nani, terbuka pula kesempatan untuk merumuskan proposal baru berdasar hasil pemetaan selama forum demi memperkuat sinergi ke depan.
“Ke depan ada peluang untuk proposal baru. Ini yang mungkin bisa dibungkus dari pendalaman di sini menjadi kerja sama yang lebih konkret, yang juga melibatkan sektor swasta dan yang lain,” ujarnya.
Menurut Nani, sinergisitas amat dibutuhkan lantaran tantangan pengembangan kakao dan sawit tidak berhenti pada batas teritorial negara saja, mulai dari perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dinamika pasar, hingga urusan distribusi nilai dalam rantai komoditas.
Dimensi sosial turut menjadi perhatian utama karena petani kecil memegang peranan krusial dalam produksi kedua komoditas tersebut, sehingga pengembangan rantai nilai berkelanjutan diharapkan memberi dampak kemanfaatan bagi masyarakat.
Regional Learning Forum on Sustainable Commodities yang berlangsung pada 27-28 Agustus 2026 tersebut turut mengulas pengalaman dari FOLUR, Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), Forests, Agriculture and Sustainable Trade (FAST), serta Green Commodities Programme (GCP).
Beraneka ragam inisiatif itu mencakup antara lain tata kelola lanskap terpadu, pemantapan kelembagaan, keterlacakan, akses pasar dan skema pembiayaan, sertifikasi keberlanjutan, hingga peningkatan kapasitas petani kecil.
Selain ruang pertukaran pengalaman, forum tersebut menghadirkan Sustainable Commodities Investment Business Forum atau ajang pertemuan bisnis yang memfasilitasi pemerintah, pelaku usaha, produsen, pembeli, investor, dan pengembang proyek guna menjajaki peluang kolaborasi.
Pada sektor sawit, inisiatif keberlanjutan dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dipertemukan secara langsung dengan calon investor maupun pembeli.
Sementara pada komoditas kakao, pihak Indonesia dan Papua Nugini menawarkan peluang investasi, termasuk pembiayaan infrastruktur pengolahan serta penguatan kapasitas petani skala kecil.
Pertemuan bisnis tersebut turut memuat dialog antara pihak pembeli dan produsen mengenai pemenuhan kebutuhan pasar, termasuk kriteria keterlacakan dan persyaratan keberlanjutan, serta temu bisnis langsung antara investor atau pembeli dengan pengembang proyek dan pelaku usaha.
Dalam kesempatan yang sama, Resident Representative United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Sara Ferrer Olivella mengutarakan bahwa ketiga negara menghadapi tantangan serupa dalam membangun rantai komoditas yang inklusif dan berkelanjutan, walaupun formulasi solusi yang diterapkan dapat berbeda.
Menurut Sara, transformasi rantai nilai mesti disokong akses pembiayaan bagi sektor swasta dengan tetap menempatkan prinsip keberlanjutan serta kepentingan petani kecil sebagai pilar utama.
“Sektor swasta sangat penting dalam transformasi komoditas dan rantai nilai ini,” ucap Sara.
Di ranah domestik, pihak pemerintah memantapkan tata kelola sawit lewat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), yang menaungi usaha perkebunan, industri hilir, dan sektor usaha bioenergi kelapa sawit.
Penerapannya antara lain diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 yang memuat sertifikasi ISPO bagi usaha perkebunan dan pekebun serta mekanisme fasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi pekebun.
Data Kementerian Pertanian mencatat total luas perkebunan kelapa sawit nasional hingga 2025 berada pada angka sekitar 16,83 juta hektare yang tersebar di 28 provinsi.
Sekitar 6,93 juta hektare di antaranya berstatus perkebunan rakyat dengan melibatkan sekitar 3,04 juta pekebun.
Pemerintah pada 2026 mematok target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 50.000 hektare. Hingga 27 Juli 2026, penerbitan rekomendasi teknis PSR telah menembus angka 23.688 hektare atau mencakup sekitar 47,4 persen dari target.
Adapun pencatatan Kementerian Pertanian menunjukkan angka produksi CPO Indonesia pada 2025 menyentuh sekitar 51,6 juta ton, atau mengalami kenaikan sekitar 7,5 persen jika dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang berada di angka 48,16 juta ton.
Pada komoditas kakao, data sementara Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat angka produksi nasional pada 2025 sebesar 616.103 ton dari total luas areal 1,36 juta hektare dengan produktivitas rata-rata 714 kilogram (kg) per hektare.
