JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mempertanyakan masalah ketiadaan kantor cabang urusan haji di beberapa kabupaten/kota, khususnya di daerah Jawa Tengah.
"Sampai sekarang ini, kami belum tahu, ya, Pak Menteri belum ada laporan kepada kami, kaitannya dengan keberadaan kantor urusan haji di tingkat kabupaten kota," kata Abdul dalam rapat bersama Menteri Haji dan Umrah M Irfan Yusuf dan jajaran di Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Legislator dari Partai Gerindra ini mempertanyakan perihal kesiapan serta ketersediaan sarana kantor urusan haji dan umrah di tingkat daerah dalam memberikan pelayanan bagi para calon jemaah.
Secara khusus, Abdul memberikan penekanan pada wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang hingga kini belum memiliki kantor urusan haji.
Padahal, Jawa Tengah terhitung sebagai salah satu provinsi penyuplai jumlah calon jemaah haji terbesar di Indonesia.
"Kalau di Jawa Tengah, ini mohon maaf ini segera, kami mohon karena terus terang Jawa Tengah ini kan terbesar nomor tiga," kata Abdul.
Berdasarkan penjelasannya, terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum ditunjang oleh kantor urusan haji dan umrah atau mengalami defisit sumber daya manusia (SDM), seperti di Blora, Kudus, Brebes, Pemalang, Kendal, Kebumen, Banjarnegara, Solo, Boyolali, hingga Wonogiri.
"Ini sampai sekarang belum ada Pak Menteri, personelnya, bahkan ada personel cuma satu, atau cuma dua, bahkan kantornya aja yang belum ada, ya," ucap Abdul.
"Saya lihat di, kemarin di Demak saya lihat itu kantornya nyewa, ya, sewa. Personelnya juga masih kurang, ya. Itu saya lihat di Kudus cuma dua tenaganya, kantornya sudah ada," imbuh dia.
Oleh karena itu, Abdul mendesak Kementerian Haji dan Umrah agar bergerak cepat melengkapi kebutuhan mendesak ini demi memulihkan serta mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada publik.
"Ini jemaah sebentar lagi sudah eh mulai kami, ini kan pendaftaran, mulai sekarang itu kaitannya dengan paspor, ya, dan yang lain, pelunasan, ya. Ini sampai sekarang ini tenaga di bawah ini menjerit. Jadi tolong Pak Menteri segera ambil tindakan ini untuk memenuhi daripada SDM yang ada di masing-masing kantor," kata dia.
