JAKARTA - Beban pemerintah guna menjaga tarif energi tetap terjangkau oleh masyarakat terus membengkak. Pada semester I 2026, realisasi subsidi beserta kompensasi energi telah menyentuh Rp 233 triliun atau setara 52,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Angka itu melonjak 44,4 persen ketimbang realisasi pada periode serupa tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 161,4 triliun.
Lonjakan beban fiskal tersebut terjadi tatkala tekanan harga energi dunia masih tinggi, sementara tingkat konsumsi energi bersubsidi di dalam negeri turut mengalami kenaikan.
Laporan Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development dari Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Agustus 2026 mencatat, melambungnya realisasi subsidi dan kompensasi energi tidak semata dipengaruhi oleh harga energi global serta nilai tukar rupiah, melainkan juga akibat melonjaknya volume penyaluran energi bersubsidi.
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Indef Abra Tallattov menerangkan, tekanan energi global dan domestik kian memberi tekanan terhadap fiskal maupun daya saing industri.
“Tekanan energi global dan domestik semakin memberi tekanan terhadap fiskal dan daya saing industri,” kata Abra.
Beban subsidi dan kompensasi energi melonjak
Berdasarkan laporan Indef, realisasi subsidi dan kompensasi energi pada semester I 2026 mencapai Rp 233 triliun.
Dari total tersebut, realisasi subsidi energi terkerek 25 persen, sedangkan kompensasi melompat 70,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Lonjakan itu berlangsung di tengah tekanan harga energi dunia. Harga minyak mentah tipe Brent pada Juli 2026 terdata sebesar 83,2 dollar AS per barel, tumbuh 17,40 persen secara tahunan.
Sementara itu, harga gas alam Eropa berada di level 18,06 dollar AS per MMBtu pada Juli 2026. Harga tersebut merangkak 55,42 persen secara tahunan dan 53,57 persen year to date.
INDEF mencatat, kenaikan harga gas alam Eropa di antaranya dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz yang mengganggu distribusi LNG global. Adapun harga minyak Brent bulanan melandai 2,58 persen, antara lain disebab pendorong perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta penambahan produksi lanjutan OPEC+.
Abra menyampaikan, tekanan eksternal itu turut melambungkan biaya penyediaan energi domestik.
“Kenaikan tidak hanya dipengaruhi oleh harga energi global dan nilai tukar, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya volume penyaluran energi bersubsidi,” ujarnya.
Dengan demikian, pembengkakan beban fiskal untuk energi tidak cuma beririsan dengan dinamika harga komoditas energi di pasar internasional. Bertambahnya kuantitas energi yang disalurkan melalui skema subsidi turut memperbesar kebutuhan anggaran pemerintah.
Konsumsi BBM subsidi justru meningkat
Di tengah lonjakan subsidi dan kompensasi energi tersebut, tingkat konsumsi BBM bersubsidi malah menunjukkan kenaikan. Pada semester I 2026, volume distribusi BBM bersubsidi naik 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar 7.410,1 ribu kiloliter.
Selain BBM, kuantitas penyaluran LPG 3 kilogram juga naik 2 persen menjadi 3.563 juta kilogram. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen menjadi 43,1 juta pelanggan.
Kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap anggaran subsidi energi tak sekadar bersumber dari aspek harga. Kian besar volume energi yang mendapat subsidi, kian besar pula kebutuhan fiskal demi menopang kebijakan harga tersebut.
Pergeseran pola konsumsi BBM turut menjadi sorotan dalam laporan INDEF. Pangsa Pertalite terdata naik dari 75,4 persen pada periode Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, pangsa Pertamax merosot dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen pada kurun waktu yang sama.
Indef mencatat, peralihan itu terjadi pasca harga Pertamax dinaikkan pada 10 Juni 2026. Selisih tarif yang kian lebar lantas memicu sebagian konsumen yang sebelumnya memakai BBM non-subsidi berpindah ke Pertalite.
“Di sisi lain, migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen yang mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi,” jelas Abra.
Migrasi Pertamax ke Pertalite
Dinamika pangsa pasar tersebut juga tecermin dari volume penyaluran harian. Pada Juli 2026, penyaluran Pertalite naik sekitar 7.129 kiloliter per hari ketimbang rerata normal.
Di saat yang sama, penyaluran Pertamax justru susut sekitar 4.476 kiloliter per hari. Indef menilai pergerakan yang berlawanan tersebut menandakan kenaikan konsumsi Pertalite bukan sekadar pertumbuhan konsumsi alami, melainkan mencerminkan peralihan dari konsumen yang sebelumnya memanfaatkan Pertamax.
Perubahan perilaku konsumen tersebut kemudian memberi tekanan atas kuota BBM bersubsidi.
Hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran Pertalite telah menembus 47,68 persen dari kuota sepanjang 2026. Sementara itu, distribusi solar bersubsidi telah mencapai 50,85 persen dari kuota tahun ini.
Lantaran realisasi telah mendekati separuh kuota tahunan pada pertengahan tahun, Indef dalam laporannya menyebut tingginya penyaluran menjadi sinyal bahwa tanpa langkah pengendalian tambahan, kuota BBM bersubsidi berisiko ludes sebelum penutupan tahun.
Persoalan subsidi tidak berhenti di APBN
Meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi turut beririsan dengan masalah ketersediaan energi di sejumlah daerah. Dalam laporan Indef, sejumlah pengemudi truk mengeluhkan kesulitan memperoleh solar bersubsidi.
Daud, pengemudi truk di Kupang, Nusa Tenggara Timur, misalnya, harus berkeliling menyambangi sampai empat SPBU demi mencari solar, namun tidak memperoleh pasokan. Kondisi itu membuatnya kepayahan memenuhi permintaan pelanggan dan bahkan mesti mengalihkan pesanan kepada pengemudi truk lain yang sudah mengantongi solar.
Di Medan, Sumatera Utara, pengemudi truk bernama Adi mengaku mesti mengantre solar lebih dari dua jam. Sementara di Aceh, durasi tunggu dilaporkan dapat berlangsung dari sore hingga pagi hari.
Kelangkaan tersebut selanjutnya berimbas pada biaya operasional serta durasi pengiriman. Waktu tempuh yang kian panjang serta kebutuhan membeli BBM eceran tatkala stok di SPBU kosong ikut mendongkrak biaya operasional truk.
Efeknya pun dapat merembet ke harga barang. Sewaktu stok Pertalite menipis, pengemudi terpaksa membeli Pertamax atau Pertamax Turbo yang harganya lebih mahal.
Tekanan energi juga datang dari pasokan gas industri
Persoalan energi yang dihadapi Indonesia tidak hanya berputar pada BBM bersubsidi. Pada sektor industri, pasokan gas bumi terus mengalami penurunan.
Pasokan gas bumi bagi industri tercatat merosot dari 479 BBTUD pada 2024 menjadi 400 BBTUD pada 2025 dan kembali turun menjadi 327 BBTUD pada 2026.
Penurunan tersebut mendorong peningkatan penggunaan LNG domestik. Indef mencatat, rantai pasok LNG lebih panjang dan rumit dibanding gas pipa. Di samping itu, harga LNG dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah sehingga relatif lebih tinggi dibanding gas pipa.
Untuk gas non-HGBT berbasis LNG, pemerintah merancang skema penurunan harga konsumen di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dari 20,57 dollar AS menjadi 13 dollar AS per MMBTU atau memotong 37 persen. Penurunan tersebut dieksekusi lewat optimalisasi biaya hulu, pemrosesan LNG, infrastruktur, serta niaga.
Abra menyatakan, persoalan energi pada akhirnya tidak lagi sebatas harga semata.
“Persoalan energi tidak lagi sebatas harga tetapi menyangkut ketahanan pasokan, keandalan sistem, dan efisiensi fiskal secara bersamaan,” katanya.
Menurutnya, penurunan pasokan gas serta meningkatnya kebutuhan subsidi menunjukkan bahwa stabilisasi harga lewat intervensi pemerintah menuntut biaya yang kian besar.
Dengan realisasi subsidi dan kompensasi yang telah menembus Rp 233 triliun pada separuh pertama tahun, sementara volume energi bersubsidi turut meningkat, tekanan terhadap kebijakan stabilisasi energi terjadi secara simultan dari sisi harga, pasokan, konsumsi, maupun kebutuhan fiskal.
