JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pihak pemerintah bergerak sigap merespons dampak bencana gempa bumi yang menerpa sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menyampaikan, langkah penanganan pada periode awal pascagempa diprioritaskan untuk penyelamatan para korban serta pemulihan aneka layanan dasar warga.
Fokus ini meliputi pasokan kelistrikan, sambungan telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), penyaluran logistik, hingga penanganan korban jiwa maupun warga yang menderita luka-luka.
“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Mendagri.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang dilaksanakan secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta jajaran pejabat terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri memberikan apresiasi atas respons cepat berbagai pihak dalam memulihkan fasilitas dasar, termasuk PT PLN dan penyedia jasa telekomunikasi.
Menurutnya, pemulihan sarana listrik dan jaringan komunikasi amat krusial guna menunjang kelancaran mobilitas serta koordinasi penanggulangan bencana di lapangan.
Di samping masalah kelistrikan dan komunikasi, Mendagri menggarisbawahi pentingnya percepatan pembersihan akses jalan supaya pergerakan warga maupun alat-alat berat untuk penanganan bencana dapat segera beroperasi.
Ia pun meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan perhatian penuh kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang kediamannya mengalami kerusakan.
Mendagri Tito menginstruksikan agar pemda setempat melangsungkan pendataan secara lebih menyeluruh atas kerusakan rumah tinggal maupun fasilitas publik.
Informasi tersebut, terang dia, dibutuhkan sebagai pijakan pemberian bantuan dari pemerintah, baik untuk kategori rumah rusak ringan, sedang, hingga berat, serta pendampingan bagi warga yang masih bertahan di pengungsian.
Di sisi lain, Mendagri mengimbau pemda untuk mencatat kantor-kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan, mulai dari tingkat kabupaten sampai kantor desa dan kecamatan.
Pendataan ini diperlukan guna memetakan kebutuhan perbaikan sarana pemerintahan agar fungsi pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” ujar Mendagri.
Lebih jauh, Mendagri menaruh perhatian pada daya fiskal beberapa daerah terdampak. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat siap menyalurkan bantuan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah. Hal ini dimaksudkan agar alokasi dana yang ada bisa segera disalurkan untuk penanganan bencana.
Ia menggarisbawahi bahwa sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemda perlu diperkuat agar proses penanganan bencana dapat bergulir cepat sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Fase tersebut dimulai dari periode tanggap darurat, transisi, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” tandasnya.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
