JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memacu percepatan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi air. Sampai dengan Juli 2026, sekitar 9,2 gigawatt (GW) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) telah memasuki tahap eksekusi.
Pencapaian tersebut setara dengan kisaran 79 persen dari total keseluruhan kapasitas 11,7 GW PLTA dan PLTM yang dipetakan di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, mengutarakan bahwa kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi pilar utama guna mengakselerasi pengembangan pembangkit listrik tenaga air (hydropower).
"PLN tidak sendirian dalam menjalankan amanah ini. Kolaborasi adalah kunci untuk bisa menyukseskan program ini,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Suroso sewaktu menghadiri gelaran Indonesia Hydropower Summit 2026 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut pandangan Suroso, ekspansi hydropower bertindak sebagai salah satu pilar krusial demi memperkokoh ketahanan sekaligus menopang agenda transisi energi nasional.
Sinergi tersebut melibatkan jajaran pemerintah, PLN, produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), serta bermacam lembaga terkait, termasuk pihak Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI).
"Kami memerlukan sinergi yang kuat, komitmen yang kuat, dan kontribusi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan," kata Suroso.
Secara kumulatif, realisasi pengembangan 11,7 GW PLTA dan PLTM hendak dieksekusi melalui 315 proyek yang digarap oleh PLN berdampingan dengan IPP.
Meninjau tahapan perkembangannya, deretan proyek tersebut telah merambah tahap pengadaan, konstruksi, hingga pengoperasian secara rinci: 6,8 GW berada pada fase pengadaan, 1,4 GW dalam proses konstruksi, dan 570 megawatt (MW) telah aktif dalam fase pengoperasian.
Mengingat karakteristik proyek yang beranekaragam, percepatan pengembangan hydropower menuntut hadirnya sinergi sejak masa penyiapan sampai ke tahap eksekusi lapangan.
PLN kembangkan pumped storage
Di samping PLTA dan PLTM, agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga air pada RUPTL 2025-2034 turut mencakup pemanfaatan teknologi pumped storage dengan total kapasitas sekitar 4,3 GW.
Sistem pumped storage memungkinkan daya listrik disimpan saat terjadi kelebihan pasokan, kemudian disalurkan kembali tatkala permintaan puncak meningkat. Penerapan teknologi ini membantu menjaga tingkat fleksibilitas serta keandalan jaringan kelistrikan.
Suroso memaparkan, PLN tengah menggarap beberapa proyek pumped storage hydropower guna menguatkan fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan berbasis EBT.
Deretan proyek tersebut di antaranya mencakup Upper Cisokan Pumped Storage berkapasitas 1.040 MW, Sumatera Utara Pumped Storage 500 MW, Matenggeng Pumped Storage 943 MW, Grindulu Pumped Storage 1.000 MW, serta Jatiluhur Pumped Storage 760 MW yang digarap oleh pihak IPP.
Dibutuhkan untuk penuhi kebutuhan listrik
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum METI, Norman Ginting, menilai bahwa pengembangan hydropower memerlukan kesiapan proyek yang layak secara finansial (bankable) serta disokong oleh kerja sama lintas sektor.
Langkah ini dibutuhkan agar pembangunan pembangkit tenaga air mampu mengimbangi melonjaknya kebutuhan listrik nasional.
"Hydropower menjadi fondasi penting untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal sekaligus rendah emisi," ujar Norman.
Tingkat kebutuhan tersebut kian membesar seiring maraknya pertumbuhan pusat data (data center), penggunaan kendaraan listrik, ekspansi hilirisasi mineral, hingga kawasan industri hijau.
"METI mendorong agar kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan pipeline proyek yang siap didanai, dibangun, dan beroperasi secara komersial," kata Norman.
Pada kesempatan terpisah, Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, mengamati bahwa tantangan mendasar pengembangan hydropower di tanah air saat ini bukan lagi sekadar pemetaan potensi, melainkan mempercepat potensi tersebut menjadi proyek siap eksekusi yang mendatangkan kemanfaatan bagi publik.
Menurut Ali, proyek hydropower memerlukan durasi pengembangan dan konstruksi yang relatif panjang. Maka dari itu, upaya percepatan tidak dapat dijalankan secara terpisah, melainkan harus ditempuh secara menyeluruh serta terukur sejak fase perencanaan hingga beroperasi secara penuh.
“Untuk itu, yang perlu kami lakukan pertama adalah memastikan prioritas kesiapan proyek," tutur Ali.
