SEBARIS.CO.ID — Kementerian Keuangan menyatakan pengalihan saham PT Pillar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah masih dalam proses finalisasi, meski tenggat 15 September 2026 yang dicanangkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah lewat. Proses ini menentukan siapa yang menanggung kewajiban proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh, tanpa membebani APBN secara langsung.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani memastikan skema pengalihan sudah ditetapkan dan dibahas rinci. Pemerintah berupaya agar pemenuhan kewajiban PSBI tidak menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kendati demikian, sejumlah aspek masih perlu dipetakan sebelum proses rampung. Kemenkeu menyoroti aspek finansial, bisnis, operasional, hingga hukum sebagai syarat agar pengalihan berjalan terencana dan bisa dieksekusi.
Due Diligence dan Payung Hukum Jadi Pekerjaan Rumah
Kementerian Keuangan tengah melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap nilai saham PSBI yang akan dialihkan. Evaluasi ini menjadi dasar penghitungan sebelum saham berpindah tangan.
Pemerintah juga menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pengalihan. Koordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN dan Danantara terus dilakukan agar proses tidak tersendat.
"Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan telah dibahas secara detail, tentunya ini diharapkan tidak melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PT PSBI," kata Evita di APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Kenapa Pengalihan Ini Penting bagi Negara
PSBI memegang 60% saham KCIC dari pihak Indonesia, sedangkan 40% sisanya dikuasai konsorsium perusahaan China. Lewat skema ini, kepemilikan saham pihak Indonesia di KCIC akan beralih ke Kemenkeu.
Peralihan itu membuat negara mengambil alih tanggung jawab keuangan proyek kereta cepat yang selama ini membebani konsorsium BUMN. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut kewajiban tersebut akan ditangani melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
Purbaya sempat menargetkan pengalihan rampung pada 15 September 2026. Hingga kini, tenggat itu belum terpenuhi dan proses masih berjalan di meja Kemenkeu.
Dampak ke Penumpang dan Industri Kereta Cepat
Kepastian struktur kepemilikan menentukan arah operasional Whoosh ke depan, termasuk pendanaan perawatan sarana dan prasarana. Tanpa penyelesaian utang, ruang fiskal proyek bisa tertekan dan berimbas pada kualitas layanan penumpang.
Bagi investor dan kreditur, kejelasan siapa yang menanggung kewajiban menjadi sinyal penting soal risiko proyek infrastruktur strategis. Pemerintah berulang kali menegaskan APBN tidak dipakai langsung untuk membayar kewajiban PSBI.
Evita menambahkan pemetaan aspek hukum dan operasional diperlukan agar pengalihan nanti berjalan tepat dan bisa dioperasionalkan. "Paling penting adalah koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terus dilakukan," ujarnya.
Yang tersisa kini adalah menyelesaikan finalisasi skema, menuntaskan due diligence, dan menerbitkan Perpres. Setelah tiga hal itu rampung, kepemilikan saham Indonesia di KCIC resmi berpindah ke Kementerian Keuangan.
