JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian HAM di beragam wilayah Indonesia untuk aktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino bagi warga masyarakat.
Instruksi tersebut meliputi pengawasan situasi di lapangan hingga pemetaan dampak sosial akibat musim kemarau berkepanjangan, seperti insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana kekeringan, ancaman krisis air bersih, sampai risiko gagal panen.
"Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian," ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pigai mendesak jajarannya agar tak sekadar menjalankan pengawasan administratif, melainkan terjun langsung ke tengah-tengah warga guna memahami secara mendalam dampak yang dialami masyarakat.
Menurut pandangannya, pemantauan secara langsung sangat krusial demi menjamin kelompok warga yang terdampak, khususnya kalangan rentan, memperoleh kepedulian, perlindungan, serta pemenuhan hak-haknya.
"Seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian bersama pihak terkait," ujar Pigai.
Ia menggarisbawahi bahwasanya sinergi lintas sektor amat dibutuhkan guna mendeteksi berbagai kendala sosial yang timbul lantaran cuaca ekstrem, sekaligus memastikan proses penanganannya dapat berjalan padu bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Langkah ini seirama dengan komitmen pemerintah dalam menanggulangi cuaca kering dan naiknya potensi karhutla di bermacam kawasan Indonesia. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memantau kemunculan titik api sekaligus memperketat penanggulangan di lapangan.
Pelbagai bentuk sokongan pun disiagakan, seperti pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pengeboman air (water bombing), hingga pengerahan armada helikopter serta pesawat udara menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.
Pigai menguatkan bahwasanya penanggulangan dampak El Nino tak cukup cuma berfokus pada mitigasi bencana semata, melainkan wajib menjamin publik tetap mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak di tengah dinamika kondisi yang terjadi.
