JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyabet dua penghargaan nasional, yakni Dukcapil Prima Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori Kabupaten/Kota Berpenduduk Besar serta Peringkat Pertama Nasional Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Sementara, penghargaan Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026 diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Anna Fajrihatin dari Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Selasa (4/8/2026).
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas implementasi program Satu Data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini dikembangkan Pemkot Surabaya untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Penerapan Satu Data berbasis NIK dinilai berhasil meningkatkan akurasi pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Eri Cahyadi mengatakan, transformasi digital kependudukan menjadi pintu masuk utama untuk memastikan seluruh kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran melalui prinsip "One Data, One Map, One Policy".
"Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan. IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan," ujar Eri, Jumat (7/8/2026).
Untuk mempercepat implementasi tersebut, Pemkot Surabaya terus mendekatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga Balai RW. Dengan begitu, masyarakat semakin mudah dalam melakukan perekaman KTP elektronik serta registrasi IKD.
"Upaya itu diharapkan membuat masyarakat lebih mudah memperoleh layanan tanpa terkendala jarak dan waktu," imbuhnya.
Implementasi Satu Data berbasis NIK juga berdampak pada berbagai indikator pembangunan Kota Surabaya. Dampak tersebut tecermin pada sejumlah indikator pembangunan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.
Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,76 persen pada 2024 menjadi 5,87 persen pada 2025. Pada periode yang sama, angka kemiskinan turun dari 3,96 persen menjadi 3,56 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 9,50 persen dan nasional sebesar 8,47 persen.
Selain itu, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen menjadi 4,84 persen. Ketimpangan pendapatan juga membaik yang tecermin dari penurunan rasio Gini dari 0,380 menjadi 0,369.
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 70,49 persen menjadi 70,59 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun naik dari 84,69 menjadi 85,65, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 76,13 dan nasional sebesar 75,90.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, dua penghargaan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemkot Surabaya dalam membangun ekosistem digital berbasis NIK dan IKD.
"NIK bukan sekadar identitas diri, melainkan basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga pelayanan pertanahan BPN dan Perlinsos Kemensos. Penghargaan IKD Award dari Kemendagri ini mendorong kami untuk terus mengejar target persentase aktivasi dari total penduduk wajib KTP," ujar Irvan.
Berdasarkan data per 3 Agustus 2026, capaian aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 37,24 persen dari total penduduk wajib KTP dan hampir menyentuh angka 38 persen. Sementara itu, jika dihitung dari warga yang telah memiliki ponsel pintar, tingkat implementasi IKD telah mencapai 76 persen.
Irvan mengaku, masih terdapat sejumlah tantangan dalam percepatan aktivasi IKD, mulai dari keterbatasan perangkat, kendala jaringan, hingga minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD.
"Tidak punya ponsel hingga rasa khawatir akan kebocoran data. Namun, untuk masalah keamanan data, kami pastikan proses aktivasi IKD wajib dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pemilik NIK yang bersangkutan," jelasnya.
Ke depan, Disdukcapil Surabaya akan memperluas integrasi IKD dengan berbagai lembaga penyedia layanan publik serta mengembangkan fitur pelayanan administrasi kependudukan mandiri di dalam aplikasi IKD.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota Eri Cahyadi, target berikutnya adalah terus meningkatkan jumlah aktivasi sekaligus menggaet lebih banyak lembaga pengguna. Dalam satu bulan ke depan, kami menargetkan aktivasi IKD dapat mencapai 100 persen bagi seluruh warga yang memiliki perangkat ponsel yang mendukung," tegas Irvan.
Keberhasilan Surabaya meraih posisi puncak dalam uji coba nasional Perlinsos berbasis biometrik ditunjukkan melalui capaian jumlah pendaftaran pemohon.
Sepanjang pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya mencatat 1.215.768 pemohon atau kepala keluarga (KK) yang memanfaatkan teknologi face regocnition dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD guna meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga sehingga mampu menghadirkan penyaluran bantuan yang lebih obyektif.
"Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Ini sangat membantu jajaran kecamatan dan kelurahan menentukan penerima secara obyektif tanpa ada unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujar Eddy.
Ia menjelaskan bahwa saat ini, data Perlinsos dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ke depan, data tersebut juga akan menjadi rujukan berbagai program pemerintah.
"Mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pendidikan, subsidi listrik, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dengan prioritas masyarakat pada Desil 1 hingga 4," paparnya.
Menurut Eddy, keberhasilan pendaftaran Perlinsos yang mencapai 100 persen pada awal Agustus 2026 didukung sejumlah strategi utama, mulai dari pelibatan seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) hingga pemberdayaan RT/RW sebagai agen pendaftaran.
"Selain itu, kami memanfaatkan media cetak, media elektronik, media sosial, menggandeng influenser lokal Surabaya, serta melakukan pengawasan dan kontrol secara berkala oleh Wali Kota Eri Cahyadi terhadap jajaran kewilayahan," ujarnya.
Melalui integrasi data kependudukan berbasis NIK dan perluasan implementasi IKD, Pemkot Surabaya berharap pelayanan publik hingga penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat semakin tepat sasaran dan transparan.
