SEBARIS.CO.ID — Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi tekanan ganda setelah tingkat penerimaan publiknya jatuh ke titik terendah dalam survei Marquette Law School. Bersamaan dengan itu, anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan yang sebagian besar berkaitan dengan kewenangan perang.
Survei nasional Marquette Law School yang dilakukan pada 2-9 September 2026 menunjukkan hanya 25 persen responden memiliki pandangan positif terhadap Hegseth. Sebanyak 49 persen memandangnya negatif, sementara 26 persen mengaku belum cukup mengenalnya.
Dengan demikian, tingkat favorabilitas bersih Hegseth berada pada minus 24 poin. Angka itu merupakan yang terendah dalam rangkaian pengukuran Marquette terhadap Hegseth sejauh data tersedia.
Favorabilitas Terus Merosot Sejak April
Penurunan terjadi secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juli, Hegseth memperoleh 23 persen favorable dan 45 persen unfavorable atau minus 22 poin.
Posisinya pada Mei berada di minus 19 poin, sedangkan April minus 21 poin. Data September menandai titik terburuk sepanjang rangkaian survei tersebut.
Marquette mewawancarai 1.023 orang dewasa di seluruh AS dengan margin kesalahan plus-minus 3,3 poin persentase. Survei menggunakan SSRS Opinion Panel, sampel probabilitas nasional dengan wawancara daring.
Hasilnya dirilis Marquette Law School pada Selasa, 15 September 2026.
Perang Iran Picu Penolakan Publik Meluas
Penurunan favorabilitas Hegseth berbarengan dengan meningkatnya penolakan terhadap perang Iran. Survei yang sama menemukan 79 persen warga AS menilai perang itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Hanya 21 persen responden yang menilai sebaliknya. Sebanyak 87 persen juga menilai AS belum mencapai tujuan perang, sementara 13 persen menilai tujuan tersebut telah tercapai.
Ketidakpuasan meluas ke Presiden Donald Trump. Hanya 26 persen responden menyetujui cara Trump menangani perang Iran, turun dari 32 persen pada April dan 30 persen pada Juli.
Sebanyak 73 persen tidak menyetujui penanganan tersebut. Perang dengan Iran dimulai setelah AS dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari 2026.
Konflik yang terus berlangsung mengganggu pengiriman minyak dan menekan harga bahan bakar Amerika. American Automobile Association (AAA) mencatat harga rata-rata bensin reguler nasional pada Rabu, 16 September 2026, mencapai 4,3672 dolar AS per galon.
Harga itu naik dari 3,1862 dolar AS per galon setahun sebelumnya. Harga solar bahkan mencapai 6,3103 dolar AS per galon, angka tertinggi yang dicatat AAA.
AAA menyebut volatilitas di Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah kembali ke atas 100 dolar AS per barel pada awal September. Pada 10 September, harga bensin nasional naik sekitar 13 sen hanya dalam sepekan.
Delapan Pasal Pemakzulan dari Sesama Republik
Anggota DPR Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth pada Selasa, 15 September 2026. Massie menuduh Hegseth menyalahgunakan kekuasaan dengan menjalankan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.
Massie mendaftarkan resolusinya sebagai privileged resolution, prosedur yang semestinya memaksa DPR mengambil tindakan dalam dua hari legislatif. Salah satu tuduhan utama adalah pemerintahan melanjutkan permusuhan dengan Iran melebihi batas waktu War Powers Resolution 1973 tanpa otorisasi khusus Kongres.
"Peter Brian Hegseth layak dimakzulkan dan diadili, diberhentikan dari jabatannya, serta didiskualifikasi untuk memegang dan menikmati jabatan apa pun," kata Massie ketika membacakan resolusi tersebut di DPR, sebagaimana diberitakan Time.
Tuduhan Massie merupakan klaim dalam proses politik pemakzulan dan belum merupakan temuan pengadilan bahwa Hegseth melanggar hukum. Dampak ekonomi perang menjadi salah satu alasan konflik semakin masuk ke perdebatan politik menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November.
