SEBARIS.CO.ID — Kementerian Dalam Negeri menyerap Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari pagu Rp6,86 triliun per 14 September 2026. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun untuk 2027, menaikkan total kebutuhan menjadi Rp10,93 triliun dari pagu indikatif Rp5,64 triliun.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian kinerja Kemendagri hingga September 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Paparan mencakup percepatan pemulihan pascabencana, administrasi kependudukan, pengendalian inflasi, hingga dukungan program prioritas nasional di daerah.
Realisasi anggaran Kemendagri per 14 September 2026 mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp6,86 triliun. Angka itu disampaikan di tengah pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga mitra Komisi II.
Pemulihan Pascabencana Sumatra dan NTT
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito bersama jajaran melakukan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan. Proses pemulihan ditargetkan berjalan sesuai rencana hingga 2028.
Kemendagri juga terlibat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur melalui dukungan tanggap darurat, layanan administrasi kependudukan, dan monitoring penyaluran bantuan. Ditjen Dukcapil menerjunkan layanan jemput bola di wilayah terdampak.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito.
Inflasi Terkendali dan Program Prioritas Presiden
Pengendalian inflasi dan pemantauan pertumbuhan ekonomi dijalankan rutin. Hingga Agustus 2026, inflasi berada dalam rentang target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
Kemendagri mendukung sejumlah program prioritas Presiden, termasuk Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Dukungan juga menyasar penguatan pembangunan serta pelayanan di daerah.
Fokus 2027 dan Kebutuhan Anggaran Rp10,93 Triliun
Arah kebijakan Kemendagri pada 2027 berfokus pada pengawalan program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp10,93 triliun.
Realisasi Anggaran BNPP Capai 69,41 Persen
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tito melaporkan realisasi anggaran BNPP hingga 14 September 2026 sebesar Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
Capaian itu mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tujuh Pos Lintas Batas Negara, penanganan pascabencana di daerah perbatasan, serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
