SEBARIS.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menilai penambahan kekuatan TNI dibutuhkan agar pertahanan negara menjangkau seluruh wilayah. Dengan 514 kabupaten yang tersebar luas, ia mempertanyakan efektivitas pengamanan jika jumlah batalion jauh lebih sedikit. Ia juga menyoroti anggaran pertahanan yang belum menembus 2 persen PDB.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia diperlukan untuk memastikan pertahanan dan keamanan negara dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026), dikutip dari siaran pers.
Menurut Prabowo, luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk membuat kehadiran unsur pertahanan perlu diperkuat secara merata demi menjaga kedaulatan negara. Indonesia memiliki 514 kabupaten dengan wilayah yang relatif luas, dan hal itu menjadi dasar argumennya.
514 Kabupaten dan Keterbatasan Jumlah Batalion
Prabowo mempertanyakan efektivitas pengamanan wilayah apabila jumlah batalion jauh lebih sedikit dibandingkan kabupaten. Ia menyebut apabila satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," kata Prabowo.
Ia menilai keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah turut berkaitan dengan persoalan pengawasan terhadap kekayaan alam. Menurutnya, kondisi itu membuat praktik ilegal di sektor sumber daya alam berlangsung lama tanpa penindakan.
"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," ungkapnya.
Prabowo juga mencontohkan keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang dinilai dapat berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa penindakan.
Anggaran Pertahanan di Bawah 2 Persen PDB
Di sisi lain, Prabowo mengatakan anggaran pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto, meskipun pemerintah telah meningkatkannya. Ia menyebut belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen PDB.
"Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita," tegasnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB. Perbedaan itu menjadi salah satu rujukannya dalam menilai posisi Indonesia di kawasan.
Arah Penguatan Sistem Hankam
Prabowo menegaskan penguatan pertahanan diarahkan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih baik. Ia menilai sistem hankam yang merata membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat di daerah.
"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," pungkas Prabowo.
Pernyataan itu menempatkan isu penambahan kekuatan TNI dalam kerangka pemerataan kehadiran negara di daerah, sekaligus mengaitkannya dengan pengawasan kekayaan alam dan besaran anggaran pertahanan yang masih di bawah 2 persen PDB.
