JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkokoh ekosistem kewirausahaan di Sulawesi Selatan lewat pelaksanaan Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) di Baruga Andi Pangerang Pettarani, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulsel.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam ajang BWU di Makassar, Selasa, menyampaikan bahwasanya kewirausahaan merupakan salah satu opsi strategis demi menghadirkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, sekaligus menggerakkan roda perekonomian.
Menurut Maman, penguatan sektor kewirausahaan tidak dapat ditopang oleh program yang berjalan terpisah-pisah ataupun agenda yang sebatas seremoni semata.
Ia menerangkan pemerintah mematok target rasio kewirausahaan hingga 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045, sehingga membutuhkan hadirnya ekosistem kewirausahaan yang sehat, tangguh, inklusif, serta berkelanjutan.
Guna menopang target tersebut, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai landasan kebijakan tunggal.
Perpres tersebut sekaligus menjadi payung kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga inkubator, komunitas, serta pelbagai pemangku kepentingan.
Pada momen itu, Maman turut menggarisbawahi pentingnya menjamin para pelaku usaha tidak berjuang sendirian dalam membesarkan bisnisnya.
Oleh karena itu, Kementerian UMKM menghadirkan platform SAPA UMKM sebagai penghubung para pengusaha dengan pelbagai fasilitas layanan pengembangan usaha.
Lewat platform SAPA UMKM, pemilik usaha dapat terkoneksi dengan layanan izin legalitas, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, standardisasi, sertifikasi, dukungan teknologi, kemitraan, sampai saluran pemasaran.
Maman memaparkan setiap bentuk layanan memegang peranan krusial dalam memacu pertumbuhan bisnis. Legalitas menumbuhkan kepercayaan, sistem pembukuan membuka gerbang pembiayaan, sertifikasi memperluas jangkauan pasar, teknologi menggenjot produktivitas, sedangkan kemitraan membantu UMKM memperbesar skala usahanya.
"Pemerintah tidak dapat membangun ekosistem tersebut sendirian. Perguruan tinggi harus menghubungkan riset dan inovasi dengan kebutuhan pasar. Lembaga pembiayaan perlu menyediakan skema sesuai kebutuhan dan tahapan usaha," ujarnya.
"Dunia usaha harus membuka rantai pasok dan kemitraan. Lembaga inkubator dan pendamping harus memastikan wirausaha tidak berjalan sendirian setelah pelatihan berakhir," tegasnya.
Pola kolaborasi tersebut tampak pada gelaran BWU Sulawesi Selatan 2026 yang menggaet 31 lembaga mitra, meliputi lembaga pembiayaan, inkubator, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, platform digital, hingga mitra strategis lainnya.
Salah satu agenda inti BWU Sulawesi Selatan 2026 adalah akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 400 UMKM yang memperoleh kucuran pembiayaan dari lima penyalur KUR, yakni BPD Sulselbar, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Pegadaian Syariah.
Tindakan tersebut menjadi bagian dari langkah nyata mempertemukan pelaku usaha dengan sarana pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan bisnis mereka.
