JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas mendesak pemerintah untuk menata ulang data administrasi kependudukan (Dukcapil) terlebih dahulu sebelum mengeksekusi pembukaan rekening bank untuk seluruh warga negara.
Menurut pandangan Giri, keabsahan data kependudukan merupakan faktor krusial supaya agenda pembukaan rekening masyarakat dapat menopang penyaluran bantuan sosial (bansos) secara akurat.
“Keadilan bagi rakyat akan terwujud dengan administrasi kependudukan yang rapi. Pertanyaannya, apakah seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat dalam administrasi kependudukan?” ujar Giri kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Politisi PDI-P tersebut menilai, pihak pemerintah harus menjamin seluruh warga telah terdaftar dalam sistem kependudukan sebelum mengaplikasikan skema tersebut secara nasional.
Maka dari itu, Kementerian Dalam Negeri beserta pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada satu pun warga yang terlewat dalam agenda pendataan.
“Perekaman data kependudukan harus diperluas hingga ke wilayah pelosok agar pemerintah memiliki basis data yang valid sebelum menjalankan program tersebut secara menyeluruh,” kata Giri.
Giri mengimbuhkan, pemerintah daerah turut memegang peranan utama di barisan terdepan pada proses penyisiran dan perekaman data kependudukan.
Menurutnya, lini pemerintahan sampai level desa patut didayagunakan demi menjangkau warga yang belum terdata atau masih tersandung masalah administrasi kependudukan.
Di lain pihak, pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri juga harus memberikan dorongan dana guna menyokong percepatan agenda tersebut.
“Pemerintah pusat melalui Kemendagri harus mendukung anggaran untuk pendataan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun bantuan insentif bagi daerah yang berhasil mewujudkan 100 persen perekaman data,” kata Giri.
Giri optimis skema pembukaan rekening untuk seluruh rakyat bakal mengantongi pijakan yang kian kokoh apabila data kependudukan sudah akurat serta menyeluruh.
“Jika data kependudukan valid, niat baik Presiden untuk membukakan rekening bank bagi seluruh warga negara bisa terwujud. Selanjutnya bantuan bisa mengalir ke rekening warga dengan tepat. Berikutnya adalah bagaimana menentukan bantuan agar tepat sasaran sehingga keadilan sosial bisa terwujud,” kata dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp 11 triliun guna membuka rekening bagi seluruh warga.
Rekening tersebut akan diluncurkan via BSI dan BRI untuk warga yang telah menginjak usia minimal 17 tahun.
Setiap warga nantinya bakal memperoleh saldo awal sebesar Rp 50.000.
Airlangga menyampaikan, pembuatan rekening massal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah distribusi pelbagai program pemerintah di masa depan, termasuk di dalamnya bantuan sosial.
Ia mengutarakan, pemerintah bakal merembukkan regulasi ini terlebih dahulu bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Airlangga menambahkan pula bahwa rekening tersebut bukan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu saja, melainkan sebagai ikhtiar agar seluruh warga terintegrasi dalam sistem keuangan nasional.
