JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merespons wacana penggabungan dengan Badan Geologi yang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Gagasan ini dilontarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (7/9/2026).
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menegaskan akan menjalankan petunjuk dari Presiden RI Prabowo Subianto yang dipandang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Untuk penggabungan itu BMKG mengikuti dan siap melaksanakan arahan Presiden ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung upaya mitigasi ancaman bencana," katanya usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/9/2026).
Guswanto menjelaskan bahwa BMKG dan Badan Geologi adalah mitra strategis yang mengemban tugas bersama untuk melindungi warga serta meminimalkan dampak risiko dari peristiwa alam.
Khususnya dalam mengawasi potensi bencana kebumian, gempa bumi, gunung berapi, hingga tsunami.
"Kami juga memastikan kepada publik bahwa fungsi pemantauan, analisis dan penyebaran informasi ancaman bencana berjalan operasional dan akan terus diperkuat oleh arahan Bapak Presiden," katanya.
Di samping itu, Guswanto memberikan tanggapan mengenai usulan Prabowo terkait penambahan alokasi dana mitigasi bencana. Ia memaparkan beberapa keperluan mendesak demi menunjang operasional kerja.
Guswanto menyebutkan bahwa BMKG memegang peranan krusial dalam penanggulangan bencana nasional, terutama guna memperkuat sistem deteksi serta peringatan dini. Salah satu kebutuhan mendasar BMKG yaitu menjamin kelayakan dan keandalan sarana operasional yang digunakan.
"Yang kedua juga kami membutuhkan penganggaran di dalam edukasi publik yang kami menggunakan sekolah lapang iklim, sekolah lapang bencana, sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang meteorologi penerbangan dan sekolah lapang barangkali ada satu lagi yang gempa, gempa bumi dan tsunami," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa BMKG juga rutin mengelar sosialisasi serta penyebaran informasi yang memerlukan kapasitas bandwidth cukup besar. BMKG mengaku telah menjalin kemitraan dengan BRI guna menopang ketersediaan bandwidth tersebut demi kelancaran komunikasi data.
"Kami juga sudah bekerja sama dengan BRI, menggunakan bantuan BRI-sat, ya, kemudian kami juga menggunakan dalam diseminasi informasi itu tidak hanya informasinya, tapi kami juga menggunakan komunikasi data," kata dia.
Menurut keterangannya, daya tampung bandwidth yang dibutuhkan untuk kelancaran saluran data BMKG dapat menyentuh angka 1 gigabit per detik.
"Ya itu itu yang cukup besar yang dibutuhkan, jadi anggaran sistem peringatan ini, anggaran pemeliharaan peralatan, anggaran edukasi, anggaran untuk sosialisasi dan ini itu dibutuhkan," pungkasnya.
