JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal menerjunkan tim yang berasal dari sejumlah direktorat jenderal di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memeriksa daerah yang capaian pendapatan maupun belanjanya meleset dari target.

Tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), serta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri tersebut ditugaskan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Bagi yang turun, saya ulangi, bagi yang yang realisasinya nggak sesuai target, rendah, kami akan turunkan tim ke sana," ucap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Keberadaan tim gabungan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan belanja serta pendapatan daerah sehingga terjadi sirkulasi uang di tengah masyarakat.

"Mendongkrak belanja pemerintah daerah itu tinggi. Pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Kalau pendapatan tinggi, belanja tinggi, maka ini akan bisa membuat uang beredar di masyarakat, sekaligus menstimulasi swasta," ucap Tito.

Tito menuturkan, belanja pemerintah daerah merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi regional yang perlu diawasi secara berkala setiap tiga bulan sekali.

"Selalu saya sampaikan per tiga bulan, daerah mana yang target pendapatannya tinggi. Sesuai, ada realisasi sesuai target, per tiga bulan. Kemudian daerah mana yang belanjanya, realisasi belanjanya, mana yang tinggi mana yang rendah," kata Tito.

"Nah, yang rendah ya kami berikan apresiasi. Bahkan kami bisa berikan insentif fiskal, award, hadiah," sambung dia.

Di samping itu, faktor pertumbuhan ekonomi lainnya mencakup konsumsi rumah tangga. Apabila konsumsi rumah tangga berada di level rendah, kondisi tersebut merefleksikan daya beli masyarakat yang turut melemah.

"Di mana peran pemerintah daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat? Ya pembukaan lapangan kerja misalnya, kemudian untuk masyarakat yang kurang mampu diberikan bantuan. Itu adalah daya beli," jelasnya.

Unsur ketiga yaitu investasi, di mana penanaman modal yang masuk tidak hanya bersumber dari luar negeri, melainkan juga dari dalam negeri sendiri.

Menurut dia, investasi yang masuk ke suatu daerah bakal memicu pergerakan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

"Pembukaan lapangan kerja, kemudian ada ekonomi yang berputar, transaksi jual beli, dan lain-lain. Maka kuncinya adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain, agar hidup," kata Tito.

Poin keempat berkaitan dengan jumlah ekspor dikurangi impor. Terkait hal ini, ia menyatakan bahwa peran pemerintah daerah adalah merangsang para pengusaha serta pelaku ekonomi lokal untuk mempermudah ekosistem demi mewujudkan orientasi ekspor.

"Ketika di dalam negeri, kebutuhan dalam lokalnya sudah cukup, maka diorientasikan ke ekspor. Termasuk hilirisasi misalnya, yang kayaknya sederhana. Kelapa misalnya, di Maluku Utara. Itu kemudian bisa digunakan apa, dijadikan ekspor. Nah, ini akan membuat angka ekspornya lebih tinggi, surplus, dibanding impor," ujar Tito.

Eks Kapolri ini turut mendesak pemerintah daerah agar konsisten menggenjot pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Tito menegaskan agar Indonesia tidak sampai terperangkap dalam middle income trap atau jebakan pendapatan menengah.

"Kami juga tidak ingin negara kami terjebak dalam middle income trap. Negara-negara maju umumnya bisa keluar dari jebakan itu kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, katakanlah double digit," ujar dia.