JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwasanya 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi ditutup, sebagai bagian dari skema penataan dan perampingan perusahaan negara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerangkan, laporan itu diterima Prabowo tatkala menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani bersama jajaran di kediamannya, Jumat (4/9/2026).
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/9/2026).
Teddy memaparkan, tindakan penutupan 290 BUMN tersebut berhasil menghemat anggaran negara sampai Rp50 triliun.
Lantaran itu, kata Teddy, pihak pemerintah bakal meneruskan tahapan konsolidasi tersebut, dengan menetapkan target penutupan sekurang-kurangnya 700 BUMN lainnya hingga penghujung Desember 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar menyederhanakan tata susunan perusahaan negara. Penataan ulang BUMN itu ditargetkan sanggup mencetak efisiensi anggaran mencapai Rp100 triliun.
“Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun,” demikian tertulis dalam keterangan resmi Seskab.
Di samping pembenahan BUMN, diskusi yang turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia itu pun mendiskusikan akselerasi hilirisasi.
Pemerintah menilai percepatan hilirisasi sebagai pijakan strategis demi mendongkrak nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ucap Seskab.
