JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong akselerasi program hilirisasi serta penataan BUMN sewaktu menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, beserta jajaran Danantara.
Agenda tatap muka tersebut dilangsungkan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sewaktu dikonfirmasi, Sabtu, menerangkan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam diskusi itu.
"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," kata dia.
Di samping isu hilirisasi, Presiden turut menyimak laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya mengenai penataan dan perampingan BUMN.
Sampai dengan saat ini, sebanyak 290 BUMN sudah ditutup dan kebijakan tersebut diklaim telah mencatatkan penghematan kas negara mencapai Rp50 triliun.
Proses konsolidasi tersebut bakal terus bergulir dengan target penutupan sekurang-kurangnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari langkah menyederhanakan struktur BUMN.
Lewat agenda restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan sanggup mencetak efisiensi anggaran mencapai Rp100 triliun.
Prabowo menekankan bahwa penataan BUMN wajib dieksekusi secara terukur dan menyeluruh.
Langkah ini ditujukan supaya BUMN memiliki struktur yang kian efisien, sehat, profesional, serta sanggup menyumbang kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," ucap Seskab.
Agenda diskusi tersebut turut dihadiri oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
