JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menjamin penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menembus batas antarnegara konsisten dijalankan lewat kerja sama bersama negara tetangga demi merawat stabilitas hubungan di kawasan Asia Tenggara.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan bahwa Indonesia secara berkesinambungan menjalin komunikasi serta koordinasi dengan negara-negara sekawasan sekaligus memaksimalkan mekanisme ASEAN dalam menanggulangi persoalan kabut asap.
“Indonesia senantiasa mengedepankan kerja sama dengan negara-negara tetangga, menjaga hubungan bilateral yang baik, khususnya dalam menghadapi isu lingkungan yang memiliki dampak lintas batas seperti kabut asap,” kata Nabyl melalui pernyataan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Ia menerangkan bahwa upaya penanganan kabut asap lewat mekanisme Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP) telah direalisasikan secara konsisten oleh pemerintah RI.
Nabyl menyebutkan bahwa Sekretariat ASEAN selaku kantor interim Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Kabut Asap Lintas Batas (ACC THPC) menetapkan status Siaga 3 pada skala kawasan sejak 26 Agustus 2026.
Lewat pemberlakuan status tersebut, ASEC mengarahkan seluruh negara anggota ASEAN untuk menyetorkan laporan situasi (SITREP) harian, termasuk melampirkan peta trajektori asap, lalu menyebarkannya ke setiap negara anggota ASEAN.
Terkait perihal ini, Indonesia secara kontinu menunaikan kewajiban pelaporan harian serta mengemban tindakan wajib status Siaga 3 sesuai prosedur standar, terang Jubir Kemlu RI.
Tindakan wajib itu mencakup langkah proaktif dalam melaporkan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, serta berbagai upaya penanggulangan karhutla yang telah dieksekusi kepada ASEC selaku kantor interim ACC THPC.
“Pertemuan berkala untuk membahas isu kabut asap dan koordinasi tindak lanjutnya juga terus dilakukan,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia terus memaksimalkan beragam strategi guna memadamkan karhutla sekaligus menekan dampaknya, baik di lingkup domestik maupun pada tataran kawasan.
Sementara itu, merujuk data Sipongi kepunyaan Kementerian Kehutanan per 1 September 2026, hotspot (titik panas) di Kalimantan Barat melonjak dari 273 menjadi 859 titik, Kalimantan Tengah bertambah dari 253 menjadi 623, Sumatera Selatan naik dari 20 menjadi 89, Kalimantan Selatan beranjak dari 22 menjadi 73, Riau bertahan di angka 0, sedangkan Jambi bergeser dari 0 menjadi 4 hotspot.
Kabut asap imbas karhutla di Indonesia dikabarkan turut menerjang hingga area Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga Filipina mencakup ibu kota Manila.
