JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa biaya produksi beras di Indonesia tiga kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan Vietnam.
"Negara tetangga kami dekat, Vietnam. Untuk dapat 1 kilogram (kg) beras, dia hanya mengeluarkan biaya Rp 3.800. Kami untuk dapat 1 kg beras itu perlu biaya Rp 12.000, betapa kami kalah jauh tertinggal," ucap Zulhas dalam acara launching buku berjudul 'Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul' di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).
Zulhas menjelaskan bahwa tingginya biaya produksi beras di dalam negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini mencakup penggunaan teknologi, pemanfaatan varietas padi baru, hingga manajemen pengelolaan lahan sawah yang sangat optimal. Faktor-faktor tersebut mendorong produktivitas beras di Vietnam menjadi sangat tinggi sehingga menekan biaya produksinya.
Tingginya ongkos produksi ini tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pada komoditas tebu jika dibandingkan dengan negara lain.
"Kalau kami tanam tebu di Lumajang, itu ongkosnya Rp 14.000 1 kg, India sama Brazil itu ongkosnya kira-kira enggak sampai Rp 4.000 untuk dapat 1 kg. Kalau seperti itu, kami akan tertinggal terus," jelas Zulhas.
Menko Pangan tersebut menambahkan bahwa hampir seluruh benih komoditas pangan masih harus didatangkan dari luar negeri dan hanya dapat digunakan untuk satu kali masa tanam. Jika ketergantungan terhadap impor pangan ini terus berlangsung, kondisi tersebut dapat membahayakan posisi Indonesia.
"Kami ini punya banyak varietas, padahal kami punya ITB, kami punya IPB, kami punya kampus-kampus hebat. Nah, itu kalau kami masih tidak mau menyadari betapa penting soal makan," ungkap dia.
Oleh sebab itu, pemerintah sedang berupaya keras untuk menekan ketergantungan pada impor pangan, dengan komoditas beras sebagai salah satu pencapaian yang berhasil diswasembadakan.
Meski ongkos produksinya masih relatif tinggi, stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi aman atau swasembada, yakni mencapai 5,2 juta ton di tengah kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton per tahun.
Ketersediaan stok yang surplus ini didorong oleh sejumlah program pemerintah, seperti perluasan areal tanam dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah di tingkat petani sekurang-kurangnya Rp 6.000 per kilogram.
Zulhas menyebutkan bahwa ketersediaan stok yang aman serta kebijakan HPP tersebut berhasil menaikkan nilai tukar petani pada tahun ini hingga menyentuh angka 127.
