JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberi tanggapan perihal pertanyaan apakah alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027 senilai Rp232 triliun diambil dari pos anggaran pendidikan serta kesehatan atau tidak.
“Sebagaimana anggaran itu kami gunakan sesuai dengan rencana yang kami ajukan. Terkait posting anggarannya di mana, itu saya kira bukan ranah kami untuk ditanyakan. Saya kira mungkin lebih tepat tanyakan ke Pak Menteri Keuangan. Gitu ya, terima kasih,” ujar Sudaryono saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI Kamis (3/9/2026) malam.
Menurut penuturan Sudaryono, BGN semata-mata merupakan instansi operasional yang menyusun rencana anggaran, mengajukan, serta mengeksekusi penggunaannya guna menjalankan program.
Sudaryono menggarisbawahi bahwa pada pelaksanaan program MBG 2027, BGN memilahnya ke dalam dua fungsi pelaksanaan, yaitu pendidikan dan kesehatan.
“Maksudnya temanya itu, tema pendidikan tuh untuk anak sekolah. Kemudian untuk kesehatan untuk 3B. Kemudian ekonominya untuk operasionalnya kami. Ya kan, operasional, perjalanan dinas, ya kan, dan lain-lain,” ungkap Sudaryono.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwasanya dana MBG mesti dipisahkan dari dana pendidikan. Ketetapan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Putusan tersebut wajib diberlakukan selambat-lambatnya pada 2028, meskipun MK menyarankan akan lebih optimal apabila mulai diterapkan pada 2027.
Anggaran BGN Rp240,20 triliun
Diberitakan sebelumnya, Sudaryono memaparkan bahwa lembaga yang dipimpinnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun 2027. Anggaran tersebut terbagi ke dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional serta Program Dukungan Manajemen.
Program Pemenuhan Gizi Nasional memperoleh alokasi Rp232,88 triliun. Dari nominal tersebut, senilai Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dialokasikan bagi anggaran MBG. Sementara itu, BGN mengalokasikan Rp373,3 miliar untuk agenda teknis non-MBG pada pemenuhan gizi.
Adapun Program Dukungan Manajemen menyedot dana Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dari total keseluruhan anggaran BGN pada 2027.
