JAKARTA — Pemerintah membidik target untuk menghentikan total impor garam pada tahun 2029, seiring dengan langkah pemacuan volume produksi garam dalam negeri.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memaparkan, pemerintah merancang peningkatan produksi garam nasional secara berjenjang dari tahun ke tahun, mulai dari kisaran 1 juta ton hingga menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, dan menembus 5 juta ton pada 2029.
"Volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai nol pada tahun 2029," kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/8/2026).
Qodari menuturkan, penggejot kapasitas produksi garam ini menjadi bagian dari agenda mewujudkan swasembada garam nasional.
Kemandirian tersebut dinilai sangat mungkin dicapai mengingat Indonesia memiliki garis pantai yang terbentang amat panjang sehingga potensial untuk dioptimalkan.
"Jadi inilah realita pahit kami, Ibu Menteri, ternyata selama ini kami impor garam, walaupun kami negara kepulauan dengan panjang pantai mungkin yang terbanyak di dunia," ujarnya.
Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah kini tengah menggarap Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 2.000 hektar, yang juga menjadi pilar pemerataan pembangunan di daerah tersebut.
Sampai saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merampungkan pembangunan tahap I seluas 616 hektar di area itu.
Saat ini, pengerjaan tahap II seluas 751 hektar sedang berjalan. Pada waktu bersamaan, KKP turut melangsungkan uji coba produksi di atas lahan 616 hektar yang telah rampung, dengan proyeksi panen perdana pada November 2026.
"Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut," bebernya.
Secara menyeluruh, penetapan Rote Ndao sebagai lokasi program kerja prioritas nasional melingkupi area sekitar 10.764 hektar.
Dari total luas tersebut, KKP bakal mengoperasikan sekitar 2.000 hektar lewat skema kerja sama pemanfaatan lahan milik warga lokal, sehingga masyarakat dapat memetik keuntungan ekonomi dari hasil pengelolaan lahan tersebut.
Sementara itu, pihak investor akan menggarap lebih dari 8.000 hektar kawasan selebihnya.
"Ini diharapkan membuka lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai skema kerja sama termasuk bagi hasil," tandasnya.
Sebagai informasi, estimasi nilai investasi untuk pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar tersebut mencapai Rp 2 triliun.
Angka itu sudah mencakup pembuatan tambak garam beserta penyiapan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sarana penyimpanan dan pengolahan, unit pompa, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
