JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong adanya perubahan paradigma pada kebijakan pemerintah, yakni dari pendekatan yang sebatas berbasis program menjadi pendekatan berbasis hak (rights-based approach) guna memenuhi serta melindungi hak-hak nelayan skala kecil.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyampaikan bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang memegang peran sentral dalam produksi perikanan nasional, sebab tingginya kontribusi nelayan terhadap ketahanan pangan saat ini masih berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan mereka.
“Merujuk data Bank Dunia sekitar 64,2 persen dari 288 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut banyak terjadi di wilayah pesisir, termasuk di kalangan nelayan kecil, yang juga menghadapi persoalan stunting. Terlebih, pada 2025 KKP menyebut sekitar 70 persen dari hampir 200 kabupaten/kota yang tergolong sangat miskin berada di wilayah pesisir “ jelas Dani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dani menyebutkan usulan tersebut bakal disampaikan dalam ajang ‘3rd Small-Scale Fisheries Summit (SSF Summit) 2026’ di Roma, Italia pada 4-6 September 2026.
Forum ini menghadirkan organisasi nelayan skala kecil, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga beragam pemangku kepentingan global untuk membahas implementasi Pedoman Sukarela Food and Agriculture Organization (FAO) SSF Guidelines.
Ia menegaskan pihak pemerintah mestinya menempatkan nelayan selaku pemegang hak (rights holders) dan pemerintah sebagai pihak pemangku kewajiban (duty bearers).
Salah satu isu pokok lain yang turut diusung KNTI yakni krusialnya mengubah sudut pandang atas partisipasi nelayan di proses perumusan kebijakan, yang tidak cukup dinilai sekadar dari jumlah atau persentase kehadiran nelayan saat konsultasi publik.
“Partisipasi nelayan harus dilihat dengan pendekatan partisipasi bermakna, yang diukur dari sejauh mana suara dan kepentingan nelayan benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan” pungkas Dani.
Pada forum SSF 2026 mendatang, Dani Setiawan akan membawa pengalaman berikut perspektif nelayan Indonesia, terutama berkaitan dengan proses penyusunan maupun implementasi National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF).
Sebagai informasi, Organisasi Pangan Dunia (FAO) merupakan penyelenggara Forum Nelayan Internasional (SSF Summit) guna meninjau perkembangan implementasi Pedoman Sukarela FAO SSF Guidelines di tiap negara atau NPOA-SSF.
Di Indonesia sendiri, NPOA-SSF telah dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada November 2025 lewat Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK).
