JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau pemerintah, termasuk jajaran kementerian dan lembaga di bawah naungan koordinasinya, untuk menyimak masukan dari masyarakat adat serta komunitas lokal guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kami semua lagi pusing mengatasi bencana rutin kebakaran hutan di mana-mana. Kami tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan ada di masyarakat adat dan para pengelola lokal yang punya pengalaman dan kearifan, yang itu mestinya menjadi sumber kebijakan," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Hal tersebut disampaikannya pada pergelaran People's Conservation Summit 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Ia melempar pertanyaan atas pola penanggulangan kebakaran hutan yang terus-menerus dikerjakan secara repetitif setiap tahun, padahal pengetahuan masyarakat yang mendiami kawasan paling dekat dengan hutan belum sepenuhnya dijadikan pijakan utama dalam penyusunan jalan keluar.
Berdasarkan pandangan Muhaimin, pedoman konservasi serta penanganan persoalan lingkungan tak memadai apabila cuma dirancang lewat sudut pandang teknis dan administratif belaka.
Pengalaman masyarakat adat serta komunitas lokal yang telah merawat dan berdampingan dengan alam selama berabad-abad mestinya turut dijadikan bagian dari fondasi penyusunan regulasi.
"Kenapa kami pusing-pusing dengan berbagai cara rutin tiap tahun selalu menghadapi kebakaran hutan? Mari kami kembali kepada pengetahuan dan kearifan lokal," kata Muhaimin.
Ia menilai bahwasanya masyarakat adat dan komunitas lokal menyimpan tatanan pengetahuan yang solid lantaran terbentuk dari rekam jejak panjang dalam memelihara keseimbangan ekosistem serta lingkungan.
Oleh karena itu, Muhaimin menginstruksikan kementerian dan lembaga di bawah naungannya untuk sungguh-sungguh memberi ruang bagi kearifan masyarakat adat dalam skema perumusan kebijakan.
"Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk benar-benar mendengarkan, melihat langsung, mengambil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat adat dan pelaku konservasi lokal," kata Muhaimin Iskandar.
Ia menyampaikan keberpihakannya terhadap langkah dekolonisasi konservasi sumber daya alam.
Menurut Muhaimin, masyarakat adat serta komunitas lokal tak semestinya cuma dijadikan sebagai objek atau sekadar pelengkap dalam agenda pelestarian alam.
Sebaliknya, para tokoh adat dan masyarakat lokal wajib dijadikan subjek yang berpartisipasi langsung dalam menentukan penataan arah kebijakan guna menjaga kelestarian alam.
"Mari kami letakkan para pemangku adat sekaligus komunitas lokal menjadi subjek untuk lahirnya kebijakan yang tepat, hulu masalah teratasi, tidak parsial, tapi terintegrasi dalam mengatasi dan menjaga sustainabilitas seluruh kekayaan alam kami," kata Muhaimin.
Ia menilai pendekatan ini krusial supaya penanggulangan persoalan lingkungan tak hanya terfokus saat dampak bencana telah merebak, melainkan sanggup menuntaskan permasalahan langsung dari akarnya.
Ia menganggap People's Conservation Summit 2026 menjadi ajang strategis untuk mempertemukan rekam jejak masyarakat adat serta komunitas lokal dengan akademisi dan pembuat kebijakan.
Muhaimin menegaskan bahwa pengalaman panjang para praktisi konservasi di tingkat lokal mesti didengar dan diserap menjadi bagian dari upaya merumuskan solusi atas beragam tantangan lingkungan di Indonesia.
