Kemensetneg Tagih Kekurangan Anggaran 2027 Rp 6,62 T ke DPR

Kemensetneg Tagih Kekurangan Anggaran 2027 Rp 6,62 T ke DPR
- Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto [FOTO: NET].

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengutarakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerima pagu anggaran Rp 2,67 triliun untuk tahun anggaran 2027. 

Nominal tersebut dinilai masih memiliki kekurangan Rp 6,62 triliun dari total usulan tambahan yang diajukan demi memaksimalkan tugas serta fungsi Kemensetneg, termasuk urusan pelayanan teknis maupun administratif bagi presiden dan wakil presiden.

"Kami harapkan dukungan dan persetujuan Komisi XIII atas RKA Kementerian Sekretariat Negara TA 2027 beserta usulan tambahan anggarannya agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan layanan teknis dan administratif kepada presiden dan wakil presiden lebih optimal," ujar Bambang dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (31/8/2026).

Pada penjelasannya, Bambang menguraikan bahwasanya Kemensetneg telah mengajukan usulan alokasi tambahan dana mencapai Rp 6.626.605.349.000 sebelum dikeluarkannya surat penetapan bersama oleh Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas. 

Dari total permohonan tersebut, menurut Bambang, Kemensetneg baru mendapatkan tambahan dana kisaran Rp 2,86 miliar.

Pengucuran tambahan dana ini bersumber dari hibah luar negeri yang dikhususkan bagi program percepatan penanganan stunting.

"Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp6.623.743.971.000,00," kata Bambang.

Lantaran kondisi itu, pihak Kemensetneg berencana mengajukan ulang kekurangan tambahan dana tersebut kepada Kementerian Keuangan maupun Kementerian PPN/Bappenas. 

Mengenai kesiapan saat ini, Bambang menyampaikan bahwa pihak Kemensetneg sudah merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemensetneg Tahun 2027 berpatokan pada pagu yang telah ditetapkan.

Kemensetneg membagikan alokasi anggaran ini ke dalam dua agenda utama. Pertama, alokasi dukungan manajemen sebesar Rp 2.438.790.024.000. 

Anggaran tersebut mencakup kebutuhan untuk dua badan layanan umum (BLU) yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 884.579.177.000.

“Dan kedua, program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan alokasi sebesar Rp 233. 246.389.000 yang bersumber dari rupiah murni dan hibah luar negeri,” pungkasnya.

Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index