JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 mengalami penurunan.
Agustus 2025 tingkat pengangguran tercatat melandai jadi 4,85 persen dari Agustus 2024 yang sebesar 4,91 persen. Tingkat kemiskinan turut menyusut dari September 2024 di angka 8,57 persen menjadi 8,25 persen pada September 2025.
Hasil ini membuktikan pemerintah bekerja secara efektif dalam menekan angka kemiskinan sekaligus mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi.
"Capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mewujudkan tujuan bangsa yaitu membangun Indonesia sebagai negara maju, adil dan beradab," kata Purbaya, Kamis (27/8/2026).
Pihak pemerintah tentu masih bertekad untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran lebih jauh lagi. Demi merealisasikannya, Purbaya bakal mengawal keberadaan APBN agar senantiasa berada pada koridor yang tepat untuk terus memacu perekonomian nasional.
"APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Memelihara defisit APBN supaya tidak semakin melebar menjadi tantangan tersendiri bagi Purbaya saat ini di tengah dinamika kondisi global yang tidak menentu.
RAPBN 2027
Alokasi belanja negara dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.097,2 triliun yang nantinya difokuskan untuk menyokong program-program prioritas nasional.
Secara garis besar, perancangan RAPBN 2027 bertujuan memacu akselerasi perputaran roda ekonomi yang bermuara pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
"APBN tahun 2027 kami rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN," jelas Purbaya.
Terdapat delapan kelompok program kerja prioritas nasional beserta satu program pendukung yang menjadi fokus sasaran RAPBN 2027.
Di antara deretan program tersebut menyasar penguatan mutu pendidikan demi mencetak output optimal dari generasi penerus bangsa, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, pembenahan sekolah dan madrasah, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Berikutnya pada sektor kesehatan, optimalisasi pelayanan PBI Jaminan Kesehatan Nasional serta pembenahan rumah sakit milik pemerintah supaya lebih siap menampung pasien JKN.
Tidak kalah pentingnya ialah mengokohkan perlindungan sosial demi mendampingi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, memelihara daya beli, serta mewujudkan kesejahteraan.
Selain urusan belanja, pemerintah berupaya mematok pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun dengan proyeksi defisit anggaran berada pada level 2,4 persen terhadap PDB.
10 kementerian dengan anggaran terbesar
Dalam RAPBN 2027, terdapat 10 kementerian/lembaga dengan besaran anggaran tertinggi, yaitu:
Badan Gizi Nasional, Rp 240,2 triliun
Kementerian Pertahanan, Rp 189 triliun
Kepolisian RI, Rp 139,2 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum, Rp 114,59 triliun
Kementerian Kesehatan, Rp 102,12 triliun
Kementerian Agama, Rp 87,7 triliun
Kementerian Sosial, Rp 84,7 triliun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rp 65,17 triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rp 61,10 triliun
Kementerian Keuangan, Rp 49,8 triliun
