JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mempertegas bahwasanya tidak terdapat kebijakan penyekatan terhadap warga yang berniat mengutarakan aspirasi lewat aksi unjuk rasa di Jakarta.
"Penyekatan tuh tidak ada, ya. Masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, tidak ada. Silakan datang. Mereka ada yang berangkat perorangan ada, terus bergabung di sini ada," kata Djamari usai olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Ia mengutarakan bahwasanya pemerintah tetap menyediakan ruang bagi publik untuk hadir serta menyampaikan pendapatnya secara kondusif dan tertib.
Menurut pandangan Djamari, upaya yang dikerahkan oleh aparat bukanlah bentuk penyekatan, melainkan rekayasa lalu lintas demi memastikan aktivitas publik lainnya tetap bergulir di tengah berlangsungnya agenda penyampaian aspirasi.
Djamari memaparkan bahwa pihak pemerintah mengemban tanggung jawab untuk mengawal dua aspek kepentingan secara bersamaan.
Pada satu sisi, hak warga dalam menyampaikan suaranya wajib dihormati, sementara pada sisi lain, masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi juga mesti memperoleh perlindungan agar tetap dapat menjalankan aktivitas harian tanpa hambatan.
"Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas, itu memudahkan. Jangan sampai ada masyarakat kami yang menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kami lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka. Jadi, berupaya sedemikian rupa kehidupan berjalan seperti biasa," jelas Djamari.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu memelihara keamanan dan ketertiban serta mengimbau masyarakat agar tidak perlu cemas menyikapi aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa lokasi.
Ia menilai kegiatan menyampaikan pendapat merupakan peristiwa yang lazim di Indonesia. Oleh sebab itu, warga diminta tetap tenang serta tidak menyikapi dinamika tersebut secara berlebihan.
“Mari kami sama-sama menjaga Jakarta tetap aman, negeri kami juga banyak. Jangan khawatir dengan jumlah itu karena setiap hari, unjuk rasa seperti di Indonesia banyak," ungkap Djamari.
Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya menerjunkan hingga 4.274 personel guna mengamankan jalannya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang diagendakan bertempat di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis.
"Sebanyak 4.274 personel disiapkan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR RI," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Kamis.
Agenda penyampaian pendapat tersebut dijadwalkan bergulir di sejumlah titik, di antaranya Gedung DPR/MPR, Silang Selatan Monas atau area seberang Gedung Danareksa, serta Taman Pandang Silang Monas.
Polda Metro Jaya menempatkan jajaran personel sesuai dengan tingkat kebutuhan di setiap lokasi guna menjamin kegiatan pengutaraan aspirasi sanggup berjalan secara aman, tertib, dan kondusif.
