JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyarankan agar Komando Pengendalian Tanggap Darurat digeser dari Kupang menuju Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), demi mengakselerasi pemulihan bencana di lokasi terdampak.
Pigai menuturkan bahwa pengalihan pusat komando krusial dilakukan supaya rantai koordinasi penanggulangan bencana berada lebih dekat dengan warga yang memerlukan pertolongan, menimbang rentang jarak antara Kupang dan titik terdampak di Flores terbilang terpisah jauh.
"Saya menyampaikan kepada Gubernur NTT supaya Komando Pengendalian Tanggap Darurat dipusatkan di wilayah bencana di Pulau Flores, bukan di Kupang karena jaraknya jauh. Pak Gubernur cepat merespons usulan tersebut," ujar Pigai di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Di samping memangkas alur koordinasi, Pigai mendesak pihak pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan darurat warga terdampak, utamanya pemenuhan logistik pangan di sepanjang periode tanggap darurat.
Menurut kacamata Pigai, pemerintah mampu menjamin pasokan logistik warga senantiasa aman via prosedur pembayaran yang dapat dituntaskan oleh pemerintah usai situasi darurat berhasil diatasi.
Langkah tersebut, sambung Pigai, mesti dieksekusi beriringan dengan pengerahan dukungan logistik dari pemerintah pusat. Pengiriman pasokan bantuan salah satunya dikerahkan memanfaatkan armada pesawat Hercules kepunyaan TNI Angkatan Udara demi menembus wilayah yang membutuhkan.
Presiden turut memberi arahan kepada jajaran menteri untuk terjun langsung dalam penanggulangan bencana dan menetap di lokasi sepanjang masa tanggap darurat guna memastikan operasi berjalan sigap serta logistik warga terpenuhi.
Kementerian HAM, tambah Pigai, ikut menyokong operasi penanganan bencana mulai dari fase tanggap darurat hingga melangkah ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTT.
Pigai mengutarakan bahwasanya Kementerian HAM telah mengutus 11 pejabat guna memperkuat penanganan di lapangan, termasuk jajaran staf khusus yang merupakan putra daerah asli Manggarai.
Instansi tersebut juga menggalang aksi solidaritas relawan untuk menyalurkan pasokan logistik kepada warga terdampak via pendanaan mandiri.
Menurut pandangan Pigai, pola penanganan kolaboratif pun mutlak diterapkan dalam menanggulangi insiden kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah Sumatera dan Kalimantan yang dipicu oleh faktor iklim serta musim kemarau.
Ia menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan segenap kementerian dan lembaga mengambil peran berdasarkan ranah kewenangan masing-masing untuk menuntaskan pelbagai kondisi kebencanaan.
"Manajemen bencana di Indonesia memang leading sector-nya BNPB, tapi sesungguhnya Presiden selalu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait menangani secara tanggung renteng bersama-sama," ujar Menteri HAM.
