JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi supaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dijalankan dengan cepat dan seoptimal mungkin.
Arahan ini diberikan demi memastikan warga pada daerah terdampak bisa kembali menjalankan kegiatan secara normal.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa Presiden Prabowo turut meminta supaya seluruh pelanggaran hukum yang didapati dalam penanganan karhutla diproses tegas berlandaskan aturan yang ada.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kata Teddy dalam keterangan pers tertulis melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8/2026).
Pada hari Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo terbang ke Kalimantan. Lawatan ini dijalankan guna meninjau sekaligus memimpin secara langsung penanggulangan karhutla di area itu.
Satu hari sebelumnya, Prabowo sudah memberikan perintah kepada jajaran pejabat utama TNI dan Polri untuk terjun langsung menanggulangi karhutla berdampingan dengan pemerintah daerah serta warga setempat. Fokus penanggulangan diarahkan pada empat provinsi terdampak di wilayah Kalimantan.
Skema pembagian peran ini diterapkan untuk menjamin penanganan karhutla di lokasi bisa terlaksana dengan lebih cepat, terkoordinasi, serta terintegrasi.
Pada wilayah Kalimantan Barat, penanganan dikomandoi oleh Panglima TNI beserta Kapolri. Sedangkan di Kalimantan Tengah, peran tersebut diamanahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.
Di kawasan Kalimantan Selatan, proses pemadaman melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) serta Astamaops Polri. Sementara itu di Kalimantan Timur, tanggung jawab diserahkan kepada Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
Teddy menekankan, tindakan ini adalah wujud dari arahan Presiden guna mengakselerasi penanggulangan karhutla sembari memastikan situasi masyarakat di daerah terdampak bisa lekas pulih seperti sedia kala.
"Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tandas Teddy.
