JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah supaya tindakan perlindungan bagi masyarakat terdampak tetap ditempatkan sebagai prioritas utama di tengah maraknya upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada sejumlah wilayah di Kalimantan.
Menurut penjelasannya, eskalasi karhutla dalam kurun beberapa hari belakangan mengindikasikan bahwa masalah ini tidak lagi dapat dipandang sebatas insiden kebakaran hutan belaka, melainkan telah menjadi ancaman bencana yang secara langsung memengaruhi keselamatan, kesehatan, mobilitas, serta rutinitas warga.
"Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," kata Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Lantaran hal tersebut, ia menilai pemerintah daerah wajib menjamin kesiapan sarana kesehatan, kecukupan stok masker yang memenuhi standar, keterbukaan informasi mutu udara, hingga perlindungan ekstra terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, wanita hamil, dan warga dengan keluhan kesehatan khusus.
Hetifah turut mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkokoh jalur komando dan koordinasi pada wilayah-wilayah yang mencatatkan kenaikan kasus karhutla.
Setiap temuan titik api di lapangan semestinya langsung dikonfirmasi dan ditanggulangi dengan cepat guna mencegah kebakaran merembet semakin meluas.
"Yang kami perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman," kata anggota DPR RI dari Kalimantan Timur itu.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah menerjunkan tim gabungan, mengoptimalkan penanganan darat, mengoperasikan water bombing, hingga menyelenggarakan Operasi Modifikasi Cuaca.
Kendati demikian, ia mewanti-wanti bahwa cuaca kering yang ekstrem masih berpeluang bertahan hingga beberapa pekan mendatang.
Pihak BMKG sendiri memproyeksikan minimnya potensi pembentukan awan hujan masih menyelimuti sebagian wilayah Kalimantan, sedangkan musim penghujan diprediksi baru akan bertandang sekitar pertengahan Oktober.
"Artinya, kami masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali," katanya.
