JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendiskusikan langkah penanganan rumah warga yang terimbas bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penanggulangan kerusakan hunian tersebut bakal melibatkan gabungan berbagai pihak, mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pengembang perumahan.
“Nah, khusus untuk masalah perumahan, ya kami selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” kata Tito, Jumat (21/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan Tito sewaktu menghadiri pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pihak pemerintah saat ini terus melancarkan pendataan secara terperinci atas jumlah rumah yang menderita kerusakan. Tingkat kerusakan hunian bakal diklasifikasikan menjadi rusak berat, rusak sedang, serta rusak ringan.
Tito mengungkapkan, hampir seluruh proses pemulihan kerusakan hunian nantinya menerapkan skema in situ, yaitu pembangunan ulang rumah di lokasi asal.
Ia menuturkan, sekitar delapan kabupaten di NTT terdampak bencana gempa. Kerusakan tak cuma menimpa hunian warga, melainkan juga gedung perkantoran pemerintah, fasilitas sekolah, hingga sarana publik seperti akses jalan dan jembatan.
Namun demikian, rekonstruksi rumah belum dapat dieksekusi dalam kurun waktu dekat lantaran beberapa kawasan masih kerap diguncang gempa susulan. Pembangunan kembali baru akan berjalan usai situasi dinilai aman dengan sokongan lintas sektor.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang karena masih dalam kondisi guncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” ucap Tito.
Ia pun mempertegas krusialnya proses pendataan sebagai fondasi penanganan maupun rekonstruksi hunian warga terdampak gempa.
Pengumpulan data dilaksanakan secara by name by address dengan merangkul jajaran kepala desa, camat, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat daerah. Proses pencatatan juga wajib merujuk pada petunjuk teknis BNPB terkait pengelompokan tingkat kerusakan rumah akibat guncangan gempa.
“Nah, sekarang inilah waktunya untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa, ya, camat, dan by name by address,” jelas Tito.
Kebutuhan dasar pengungsi
Di samping penanganan masalah hunian, Tito menekankan pemenuhan logistik pokok warga yang masih bertahan di tenda pengungsian turut menjadi prioritas utama.
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pasokan pangan, air minum, tenda darurat, pakaian, selimut, serta obat-obatan. Pasokan tersebut juga harus diantisipasi demi mencukupi kebutuhan para pengungsi hingga tiga sampai empat pekan ke depan.
“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” ucap Tito.
Pada rapat tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), beserta perwakilan sejumlah perusahaan pengembang properti turut hadir.
