JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengantongi porsi alokasi dana paling tinggi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan nilai mencapai Rp 240,2 triliun.

 Meskipun demikian, besarnya alokasi pagu tersebut belum menjadi jaminan akan terealisasi seluruhnya sebagai bentuk belanja.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai bahwa penyerapan belanja BGN pada 2027 tidak wajib menyentuh angka penuh dari total pagu sekitar Rp 240 triliun tersebut. Penilaian itu mengacu pada catatan penyerapan dana BGN pada dua tahun sebelumnya yang selalu berakhir di bawah batas pagu.

"Demikianlah, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi," jelas Awalil, Selasa (18/8/2026).

Pada APBN 2025, BGN memperoleh patokan alokasi sebesar Rp 71 triliun. Akan tetapi, pencatatan realisasi belanjanya berada di angka Rp 51,59 triliun atau setara 72,66 persen dari pagu awal. 

Pola yang mirip kembali berulang pada 2026. BGN dialokasikan anggaran Rp 268 triliun, sedangkan serapan belanjanya menyentuh Rp 214 triliun atau sekitar 74,83 persen.

Di sisi lain, tingkat belanja real dari suatu instansi kementerian atau lembaga juga berpotensi menembus batas pagu awal.

 Hal ini pernah dialami oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada pelaksanaan APBN 2025. Saat itu, Kemhan mendapat porsi Rp 166,26 triliun, namun realisasi belanjanya melonjak hingga Rp 348,94 triliun atau 209,87 persen.

Rincian pos dana dalam RAPBN 2027 pada dasarnya masih sangat dinamis dan berpotensi mengalami modifikasi sebelum disahkan secara resmi oleh pemerintah bersama DPR RI menjadi Undang-Undang APBN. 

Oleh sebab itu, angka yang tertera di dalam dokumen rancangan tersebut masih sangat mungkin bergeser naik maupun turun.

Kejelasan Soal Anggaran BGN Rp 240 Triliun atau Rp 480 Triliun

Besaran nominal dana BGN sempat memicu perhatian setelah didapati angka Rp 480 triliun pada berkas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran BGN yang benar dalam RAPBN 2027 adalah sekitar Rp 240 triliun.

"Rp 240 triliun yang betul. Saya nggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp 240 triliun," terang Purbaya, Kamis.

Alokasi BGN ini berada di bawah naungan anggaran sektor pendidikan yang secara keseluruhan mencapai Rp 820,9 triliun. Adapun total pagu anggaran dalam struktur RAPBN 2027 bernilai Rp 4.097,2 triliun.

Inkonsistensi data tersebut bersumber dari lembaran RKA-KL 2027. Di dalam paparan narasi, pagu BGN tertulis Rp 240 triliun yang bersumber dari rupiah murni. Namun, lembar lampiran pada berkas yang sama justru mencantumkan angka BGN sebesar Rp 480 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Haris Turino menekankan bahwa selisih angka yang mencolok tersebut wajib mendapatkan pembenahan.

"Tentu untuk hal sepenting ini terdapat perbedaan yang sedemikian besar. Ini tentu harus dijadikan satu koreksi," jelas Haris, Rabu (19/8/2026).

Ketidaksesuaian itu kemudian dimasukkan ke dalam agenda pembicaraan saat rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta BGN. Dalam forum tersebut, Menkeu memastikan bahwa pagu BGN untuk RAPBN 2027 disepakati sebesar Rp 240 triliun.

BGN Teratas dalam Daftar Anggaran Terbesar RAPBN 2027

Melalui alokasi bernilai Rp 240,2 triliun, BGN bertengger di peringkat pertama dalam daftar 10 kementerian dan lembaga yang menguasai pagu tertinggi pada RAPBN 2027. 

Urutan berikutnya diisi Kementerian Pertahanan sebesar Rp 189 triliun, disusul Kepolisian RI senilai Rp 139,2 triliun, serta Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak Rp 114,59 triliun.

Kementerian Kesehatan memperoleh jatah Rp 102,12 triliun, lalu Kementerian Agama mendapat Rp 87,7 triliun. Selanjutnya, Kementerian Sosial memegang Rp 84,7 triliun. 

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengantongi Rp 65,17 triliun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 61,10 triliun, serta Kementerian Keuangan sebesar Rp 49,8 triliun.

Berdasarkan pemetaan itu, alokasi anggaran BGN pada RAPBN 2027 berada melampaui porsi Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Kesehatan. 

Kendati demikian, rekam jejak serapan belanja BGN sepanjang 2025 dan 2026 menjadi gambaran bahwa besaran pagu yang ditetapkan belum tentu mencerminkan jumlah dana yang benar-benar terserap pada akhirnya.

Berikut daftar 10 kementerian/lembaga penerima anggaran paling tinggi pada RAPBN 2027:

Badan Gizi Nasional: Rp 240,2 triliun

Kementerian Pertahanan: Rp 189 triliun

Kepolisian RI: Rp 139,2 triliun

Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 114,59 triliun

Kementerian Kesehatan: Rp 102,12 triliun

Kementerian Agama: Rp 87,7 triliun

Kementerian Sosial: Rp 84,7 triliun

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 65,17 triliun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 61,10 triliun

Kementerian Keuangan: Rp 49,8 triliun

Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT