JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengimbau agar penanganan program Hunian Terjangkau Manggarai dilaksanakan secara adil serta tidak disalahgunakan oleh kalangan tertentu melalui penerapan skema satu peminat satu unit.
Hashim mewanti-wanti pihak pengelola untuk memisahkan celah agar tidak ada pihak yang memborong unit hunian dalam skala besar untuk dialihkan kepada pihak lain.
"So ini yang kita minta betul-betul diperhatikan ya. Jangan diborong. Dari 3.000 nanti orang tertentu beli 300, 500, nanti titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya," kata dia, dalam Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai, di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
"So itu kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujarnya pula.
Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas pelaksanaan di lapangan menjadi tantangan utama dalam merealisasikan pelbagai program pemerintah.
Di samping itu, Hashim menuturkan bahwa pemerintah bakal konsisten memperluas penyediaan hunian terjangkau berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Pengembangan kawasan terintegrasi ini bakal difokuskan di sejumlah daerah, khususnya pada area strategis yang berada di sekitar stasiun kereta api.
"Ini bukan pertama dan terakhir. Ada nanti di Kampung Bandan dari Qatar, terus dengan Astra, dengan nanti mungkin di Bandung ada tempat, saya dengar di Surabaya, di Semarang, di mana tempat-tempat ada stasiun-stasiun lahan luas, itu nanti kita mau bangun sistem TOD ini," katanya lagi.
Hashim menegaskan bahwa penyediaan hunian terjangkau merupakan buah kerja kolaboratif antarlembaga dan kementerian guna menjamin hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak.
Hunian Manggarai yang didirikan di lokasi strategis tersebut meliputi kawasan Blok G, Blok F, serta Blok H dengan total pemanfaatan lahan mencapai sekitar 2,2 hektare.
Proyek pengembangan hunian vertikal ini mencakup 3.784 unit yang tersebar dalam delapan menara, dilengkapi 150 unit area komersial/ritel sebagai fasilitas penunjang.
Pembangunan hunian ini ditargetkan rampung dalam durasi 18 bulan dengan tetap menempatkan faktor keselamatan operasional kereta api sebagai prioritas utama.
PT KAI memastikan kawasan Hunian Manggarai ini difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria pemerintah serta dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan.
