JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khusus untuk alokasi kelompok masyarakat yang tergolong dalam Desil 10.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa langkah tersebut dirancang demi menjamin distribusi subsidi BBM dapat berjalan secara lebih tepat sasaran.
Purbaya menjelaskan bahwasanya uji coba pembatasan ini bakal direalisasikan oleh pemerintah dalam kurun beberapa bulan mendatang.
"Kami akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kami batasin dulu," ujar Purbaya ditemui di Gedung DPR, Kamis (20/8/2026).
Purbaya menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini bukan bermaksud untuk memperketat alokasi subsidi secara menyeluruh. Pemerintah semata-mata berkeinginan memastikan dana subsidi benar-benar diterima oleh kelompok warga yang tergolong membutuhkan.
"Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran," kata Purbaya.
Di samping mengoptimalkan ketepatan sasaran, pemangkasan subsidi BBM bagi kelompok Desil 10 turut berpotensi menekan pengeluaran kas negara. Kendati demikian, Purbaya mengutarakan bahwa besaran efisiensi anggaran yang dihasilkan dari skema tersebut masih dikalkulasi oleh pemerintah.
"Nanti ada penghematan, kami masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau enggak salah," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan alokasi anggaran subsidi energi pada RAPBN 2027 bernilai Rp272,95 triliun. Atas dasar itu, jika estimasi efisiensi sepersepuluh tersebut merujuk pada keseluruhan pasokan dana subsidi energi, maka kalkulasi kasarnya berada di angka kisaran Rp27,3 triliun.
Walau begitu, nominal tersebut belum menjadi angka penghematan akhir lantaran pihak pemerintah masih mematangkan kalkulasi sekaligus menyiapkan mekanisme teknis pelaksanaannya.
"Nanti ada penghematan tapi kami masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," katanya.
