JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pada skema industrialisasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib bertindak sebagai pembangun kapabilitas, bukan hanya sebatas pemilik aset maupun pelaksana proyek semata.

Melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Menperin menjelaskan bahwasanya langkah tersebut direalisasikan lewat penguatan rantai nilai, percepatan hilirisasi, pembukaan akses pasar, pendorongan industri kecil dan menengah (IKM) ke dalam rantai pasok, serta pengoptimalan teknologi dan talenta.

Pernyataan ini diutarakannya kala menyampaikan materi pembekalan pada Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) Pegawai BUMN Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang, Rabu (19/8/2026).

Pada momentum tersebut, Menperin menggarisbawahi urgensi mutu kepemimpinan BUMN guna menghadapi pergeseran lanskap global yang bergerak kian dinamis dan penuh ketidakpastian.

Ia menerangkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh komitmen kuat untuk membenahi tata kelola BUMN secara mendasar lewat pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang andal serta berjiwa patriotik.

Dirinya menilai kehadiran Program P3MD menjadi sebuah terobosan progresif (out of the box) yang membuktikan komitmen serius pemerintah dalam menguatkan kapasitas kepemimpinan BUMN.

Menurut Agus, calon pimpinan BUMN wajib memiliki kejelian membaca dinamika perubahan sekaligus memastikan arah bisnis perusahaan yang dipimpin tetap relevan dalam jangka panjang.

Hal ini dipandang semakin krusial di tengah gejolak geopolitik serta geoekonomi yang berisiko mengubah peta persaingan, pasokan, teknologi, hingga model bisnis korporasi.

“Ketika saudara kembali ke perusahaan masing-masing, ada pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Apakah bisnis perusahaan kami hari ini masih akan relevan lima atau sepuluh tahun dari sekarang? Pertanyaan ini harus menjadi perhatian utama karena perubahan dunia berlangsung semakin cepat dan ketidakpastiannya semakin tinggi,” kata Menperin.

Agus menekankan, besarnya nilai aset, jumlah SDM, kapasitas modal, maupun capaian manis perusahaan pada masa lampau tidak dengan sendirinya menjamin kelangsungan bisnis di masa mendatang.

Tidak sedikit korporasi raksasa yang terdepak dari persaingan lantaran terlambat mengantisipasi perubahan, terlalu lama mempertahankan pola lama, serta lamban mengeksekusi transformasi.

“Dalam dunia yang berubah cepat, size is not security. Besarnya perusahaan bukan jaminan keamanan. Demikian pula, past success is not a guarantee of future relevance. Keberhasilan masa lalu tidak otomatis menjamin relevansi perusahaan di masa depan,” katanya menegaskan.

Ia memaparkan bahwa BUMN menduduki posisi strategis dalam perekonomian nasional lantaran menguasai berbagai lini krusial, mulai dari sektor infrastruktur, energi, finansial, logistik, mineral, telekomunikasi, konstruksi, hingga pangan.

Maka dari itu, kualitas kepemimpinan BUMN bukan hanya menentukan arah perusahaan, melainkan turut memengaruhi laju pembangunan ekonomi nasional secara luas.

Menurut pandangan Agus, tantangan korporasi saat ini kian kompleks. Pergerakan harga energi, pertikaian geopolitik, hambatan rantai pasok global, penyesuaian suku bunga, volatilitas nilai tukar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga transisi energi mampu mengubah peta bisnis dalam tempo singkat.

Di samping itu, perusahaan wajib beradaptasi dengan beragam regulasi global mengenai emisi, traceability, sustainability, standar ketenagakerjaan, antisuap, keamanan siber, hingga perlindungan data yang kini menjadi poin krusial untuk meraih akses pasar, pembiayaan, serta mitra global.

Lebih jauh, Menperin menyampaikan bahwa agenda industrialisasi tidak sebatas membangun kapasitas produksi, melainkan alur transformasi struktural demi mendongkrak produktivitas, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan publik.

Ia menandaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam wajib menjadi pijakan awal membangun industri bernilai tambah di dalam negeri. Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penyedia bahan mentah atau sasaran pasar bagi produk luar negeri.

Catatan Kemenperin menunjukkan bahwa fondasi industri nasional saat ini mencatatkan tren positif. Pada triwulan II-2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen.

Sektor manufaktur ini menyumbang kontribusi hingga 16,83 persen terhadap PDB nasional atau setara Rp1.102,88 triliun.

Dari lini investasi, realisasi investasi pada industri pengolahan nonmigas menyentuh Rp199,48 triliun atau menyumbang 38,89 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, daya serap tenaga kerja pada sektor ini hingga Februari 2026 menembus 19,99 juta orang.

Sepanjang Januari–Juni 2026, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai 115,50 miliar dolar AS atau berkontribusi 82,03 persen terhadap total ekspor nasional.

Selain itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) periode Juli 2026 berada di level 53,1 dan PMI Manufaktur Indonesia kembali menembus zona ekspansi di posisi 50,2.

Berdasarkan Manufacturing Value Added (MVA), capaian MVA Indonesia pada 2025 menembus sekitar 275,61 miliar dolar AS yang menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dunia sekaligus tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Berbagai torehan tersebut, lanjut Agus, membuktikan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional.