JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan bahwa laju perekonomian Indonesia pada semester I 2026 yang sanggup merangkak naik 5,45 persen secara tahunan (year on year/yoy) menorehkan angka pertumbuhan paling tinggi dalam kurun waktu 13 tahun belakangan.
“Ekonomi kami pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Himpunan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwasanya iklim ekonomi Indonesia pada semester I 2026 melejit 5,45 persen (yoy) bila disandingkan dengan kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya.
Ditinjau dari ranah produksi, bidang usaha penyediaan akomodasi serta makan dan minum mengantongi pertumbuhan puncak di angka 11,83 persen. Sementara bila dipandang dari ranah pengeluaran, unsur pengeluaran konsumsi pemerintah mencetak lonjakan tertinggi yakni menyentuh 18,62 persen.
Presiden Prabowo mengutarakan bahwasanya rekor prestasi tersebut berhasil diraih sewaktu kondisi perekonomian global masih didera pelbagai macam himpitan, mulai dari lonjakan harga energi berkat gejolak perang, tingkat suku bunga global yang menjulang, tekanan terhadap nilai tukar di bermacam negara, hingga eskalasi ketegangan geopolitik yang merintangi lalu lintas perdagangan dunia.
Realisasi APBN 2026
Di tengah himpitan keadaan tersebut, Prabowo turut menyoroti peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membentengi stabilitas perekonomian nasional.
Presiden menyampaikan bahwasanya sampai pengujung Juli 2026, perolehan pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibanding masa yang sama pada tahun lalu. Di sisi lain, pos belanja negara terdistribusi naik 18,2 persen.
Prabowo menegaskan bahwasanya akselerasi belanja negara difokuskan guna memelihara daya beli warga, memperkokoh mutasi pelayanan publik, sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional.
Presiden menyampaikan bahwa kendati angka belanja negara melambung, defisit APBN tetap sanggup dikendalikan hanya sebesar 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal,” ucapnya.
Prabowo menandas bahwasanya jajaran pemerintah tidak memposisikan agenda pertumbuhan ekonomi secara berlawanan dengan asas kehati-hatian dalam mengelola tata fiskal.
“Kami memilih keduanya. Kami tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kami melakukan keduanya,” ujar Prabowo.
