JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mematok target lifting minyak mampu menyentuh angka 610.000 barrel per hari (bph) pada tahun 2027. Sementara itu, untuk lifting gas bumi ditargetkan sebesar 954.000 barrel setara minyak per hari.
Patokan angka tersebut telah ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Adapun sasaran lifting minyak pada 2027 disamakan dengan angka tahun sebelumnya yang sebesar 610.000 bph, sedangkan untuk lifting gas mengalami penurunan jika dibandingkan tahun ini yang mencatatkan angka 984.000 barrel setara minyak per hari.
"Lifting minyak ditargetkan 610.000 barrel per hari dan lifting gas 954.000 barrel setara minyak per hari," ujar Prabowo saat Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bukan cuma menetapkan sasaran lifting minyak dan gas bumi, pihak pemerintah juga mematok perkiraan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada level 75 dollar AS per barrel. Angka ini mengalami kenaikan ketimbang asumsi ICP tahun 2026 yang sebesar 70 dollar AS per barrel.
"Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dollar AS per barrel," kata Prabowo.
Pemerintah juga turut mematok patokan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen di tahun 2027, meningkat dibandingkan patokan dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen. Di sisi lain, laju inflasi dipatok agar bertahan di kisaran 2,5 persen.
Selanjutnya, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada angka 6,9 persen, serta estimasi nilai tukar rupiah bertengger di kisaran Rp 17.500 per dollar AS.
Lebih jauh, Prabowo mengutarakan bahwasanya RAPBN 2027 bakal difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang mencakup:
Kedaulatan pangan
Kemandirian energi dan air
Pendidikan
Kesehatan
Hilirisasi dan industrialisasi
Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
Penurunan kemiskinan
"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," kata dia.
