JAKARTA - Pengamat pertanian Khudori meminta Perum Bulog untuk menghentikan sementara aktivitas penyerapan gabah dan beras lantaran agresivitas pembelian dinilai mulai mengganggu keseimbangan industri perberasan.
Ia membeberkan harga gabah yang telah melampaui Rp8.000 per kilogram membuat pihak penggilingan dan produsen beras kesulitan menjual produk yang memenuhi batasan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Khudori berpandangan Bulog tidak perlu memaksakan target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun 2026 apabila situasi pasar mengindikasikan adanya tekanan bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.
"Target pengadaan 4 juta ton beras bukanlah harga mati. Bukan target yang harus dikejar mati-matian tanpa melihat kondisi pasar. Menjadikan target sebagai sesuatu yang harus dicapai tanpa menimbang pasar adalah salah besar," ujar Khudori dalam keterangannya dikutip Kamis (13/8/2026).
Menurut dirinya, peran Bulog mestinya menjaga keseimbangan di sektor hulu, tengah, hingga hilir perberasan. Bulog tak sekadar mengemban tugas mengawal harga gabah petani agar tidak jatuh di bawah HPP Rp6.500 per kilogram dan memastikan harga beras konsumen tak melampaui HET.
Bulog pun perlu memastikan para pelaku usaha seperti sektor penggilingan, produsen beras, pedagang grosir, distributor, hingga pedagang eceran tetap sanggup mengoperasikan kegiatan bisnisnya secara normal.
Khudori menyampaikan kondisi tersebut mulai terusik sejak Bulog dibebani target untuk mengeksekusi penyerapan gabah dan beras dalam skala besar sejak 2025. Pada tahun itu, Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton setara beras dan realisasinya mampu menembus 3,437 juta ton.
Memasuki tahun 2026, patokan target tersebut kembali ditingkatkan hingga 4 juta ton setara beras. Hingga rentang 9 Agustus 2026, akumulasi penyerapan Bulog telah membukukan angka 3,62 juta ton.
Khudori menilai lonjakan agresivitas Bulog memicu pergeseran posisi perusahaan dari pembeli terakhir atau buyer of last resort menjadi pembeli awal dalam skala masif.
Pada mekanisme yang berlaku selama ini, Bulog mestinya baru mengintervensi pasar sewaktu harga gabah merosot di bawah HPP. Momen itu umumnya berlangsung saat musim panen raya ketika volume produksi melimpah sedangkan tingkat permintaan cenderung stabil.
Namun, sejak tahun 2025 Bulog dinilai sangat agresif memborong gabah dan beras meski harga di pasaran berada di atas kisaran HPP. Situasi tersebut memicu persaingan ketat dalam pembelian gabah dengan kalangan pelaku usaha swasta.
Pada Maret, April, dan Mei 2025, volume serapan Bulog dalam bentuk gabah masing-masing menyentuh angka sekitar 1,045 juta ton, 2,098 juta ton, dan 1,334 juta ton. Angka itu setara dengan porsi 11,5 persen, 23,08 persen, dan 26,19 persen dari total keseluruhan produksi gabah pada tiap-tiap bulan tersebut.
Khudori menilai aksi aksi borong dalam skala besar itu menjadikan peta persaingan mendapatkan gabah semakin ketat. Keadaan tersebut yang kemudian mengerek harga gabah terus tertahan di level tinggi.
Sejak ketentuan HPP diberlakukan pada Februari 2025, harga gabah di tingkat petani disebut tak pernah lagi merosot ke bawah angka Rp6.500 per kilogram. Saat ini, harga gabah bahkan sudah menembus kisaran Rp8.000 per kilogram.
Rataan harga yang tinggi ini memang menguntungkan pihak petani, namun memicu tekanan berat bagi penggilingan serta produsen beras yang diwajibkan menjual beras sesuai patokan batas HET.
"Dengan harga gabah lebih Rp8.000/kg mustahil ada penggilingan dan produsen beras bisa menjual sesuai HET. Jika ada yang menjual beras sesuai HET, kemungkinannya dua: menurunkan kualitas atau menjual rugi. Keduanya berisiko bagi pelaku usaha," tulis Khudori.
Ia menguraikan kondisi tersebut turut melandasi sulitnya beras premium dari bermacam merek ditemukan di pasar modern. Sebaliknya, ritel modern justru makin marak menyediakan beras fortifikasi yang tergolong dalam kategori beras khusus dan tidak diikat regulasi harga jual konsumen.
Khudori menguraikan tekanan ini patut menjadi perhatian serius sebab Bulog cuma mengelola sebagian kecil dari total peredaran perdagangan beras nasional.
Menurut kalkulasinya, porsi beras yang ditataniagakan oleh Bulog berkisar di angka 15 persen, sedangkan porsi selebihnya dikuasai pelaku usaha swasta.
Pada lini hulu, jumlah petani padi menembus 11,59 juta jiwa berdasarkan data Sensus Pertanian 2023. Sementara itu, populasi fasilitas penggilingan padi mencatatkan angka sekitar 170.000 unit.
"Menjaga harmoni hulu-tengah-hilir adalah salah satu tugas penting Bulog. Yang terjadi saat ini, harmoni itu terusik," tulisnya.
Khudori mengusulkan agar Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku pihak regulator dapat segera menginstruksikan Bulog menghentikan penyerapan gabah dan beras di pasaran.
Bulog selanjutnya dipandang perlu memfokuskan energi pada operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta agenda penyaluran bantuan pangan beras untuk rentang periode Juli-September 2026.
Menurut pandangan Khudori, kebutuhan penanganan tersebut kian mendesak lantaran harga beras di beberapa wilayah zona II dan III masih melambung di atas HET.
Berdasarkan rincian data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Agustus 2026 yang dirujuknya, harga beras premium di Papua Tengah sempat menyentuh angka Rp31.438 per kilogram.
Ia turut menyoroti pergerakan harga beras yang disebut bertindak sebagai salah satu kontributor pemicu inflasi selama tujuh bulan berturut-turut sejak Januari hingga Juli 2026.
"Menstabilkan dan menjaga harga beras sesuai HET adalah tugas yang melekat pada Bulog. Tugas-tugas itu terabaikan saat ini," ungkap Khudori.
