JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwasanya daya tahan ekonomi nasional cuma sanggup dibangun bilamana Indonesia berani menyelesaikan akar masalah di sektor riil, ketimbang sebatas menangani dampaknya di bagian hilir agar lapangan kerja serta investasi dapat diselamatkan.
"Jika kami sungguh ingin mencegah PHK (pemutusan hubungan kerja), kami tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kami harus berani memperbaiki permasalahan hulunya," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut pandangannya, di tengah kondisi global yang terpecah menjadi beberapa blok ekonomi dan politik dengan keberagaman aturan, standar, serta kepentingan, disertai pergeseran kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, dan volatilitas energi maupun komoditas, perbaikan sektor riil menjadi landasan utama guna menjamin ekonomi tetap solid sekaligus memicu lahirnya titik pertumbuhan baru.
Shinta menilai bahwa para pelaku usaha nasional wajib terus mengasah kapabilitas adaptasi serta merawat daya saing di tengah dinamika perubahan peta ekonomi dunia.
Pada waktu yang bersamaan, ia menyebut sektor usaha masih dibayangi bermacam hambatan struktural domestik, seperti tingginya beban produksi, kendala pasokan bahan baku, tingginya biaya logistik dan energi, birokrasi serta regulasi yang belum sepenuhnya efektif, tingkat produktivitas tenaga kerja, hingga pergerakan pasar yang dinamis.
Lantaran hal tersebut, sambungnya, upaya memelihara ketahanan ekonomi nasional memerlukan tindakan responsif yang tidak sebatas berjangka pendek, melainkan turut menuntaskan inti permasalahan yang berdampak pada investasi, proses produksi, hingga penyerapan tenaga kerja.
"Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya," ujarnya dalam pelaksanaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 di Makassar.
Pentingnya perbaikan tersebut turut menyita perhatian pihak pemerintah. Dalam paparannya pada Rakerkonas XXXV Apindo 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggarisbawahi bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih membendung gejolak global dengan kokoh.
Terkendalnya laju inflasi, melesatnya optimisme industri manufaktur, penyaluran kredit yang tumbuh, arus investasi, hingga penguatan ekosistem digital menjadi modal krusial dalam mengawal laju pertumbuhan.
Pemerintah, lanjutnya, berkesinambungan memoles iklim investasi lewat langkah deregulasi, ekspansi kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta kemitraan strategis bersama para pelaku usaha agar posisi Indonesia makin berdaya saing di level internasional.
Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan merupakan pilar utama dari kedaulatan sebuah bangsa.
Ia menyampaikan, pihak pemerintah terus mengakselerasi pembenahan regulasi demi menggenjot produktivitas sektor pertanian, mendongkrak kesejahteraan petani dan nelayan, serta merancang ekosistem pedesaan sebagai basis produksi nasional yang terhubung langsung dengan aspek pembiayaan, hilirisasi, maupun sarana infrastruktur penunjang.
