AHY Minta Birokrasi Jangan Persulit Investor Masuk Indonesia

AHY Minta Birokrasi Jangan Persulit Investor Masuk Indonesia
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) [FOTO: NET].

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan bahwasanya investor memerlukan kejelasan serta kepastian dalam menanamkan modalnya di Indonesia. 

Menurut pandangannya, jaminan kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan utama yang diamati investor sebelum mengeksekusi rencana investasinya. 

Hal tersebut ia kemukakan tatkala menyampaikan pidato sambutan pada gelaran acara Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta, Selasa (11/8/2026).

"Kami memahami apa yang dibutuhkan investor: selalu meminta kejelasan (clarity), meminta kepastian (certainty), meminta juga proyek yang kredibel serta confidence, keyakinan bahwa pemerintah bisa menjalankan apa yang dijanjikannya, apa yang telah direncanakannya," katanya.

AHY menerangkan bahwasanya Indonesia tak sebatas menawarkan potensi pasar yang raksasa kepada penanam modal, melainkan juga merangkul mereka guna menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. 

Ia membeberkan kerap menerima kedatangan jajaran diplomatik maupun pihak investor dari pelbagai korporasi ternama dunia yang berminat menanamkan modal di Indonesia. 

Kendati demikian, ia melihat para investor tersebut masih mempertanyakan jaminan kepastian hukum serta kepraktisan dalam memproses tahapan investasi.

"Yang mereka inginkan kepastian hukum, yang mereka inginkan jangan dikerjai, jangan dipingpong, jangan dibikin susah, jangan sampai ada yang mengatakan kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah," ujarnya.

Menurut penilaian AHY, persoalan tersebut merupakan tugas dan pekerjaan rumah kolektif, baik bagi jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia menekankan krusialnya birokrasi yang cepat tanggap, adaptif, serta sanggup menghadirkan suasana yang memikat bagi masuknya arus investasi.

"Nah, yang begini-begini adalah urusan rumah tangga kami semua Bapak, Ibu sekalian: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, semua punya PR yang sama," ujarnya.

AHY berharap pembenahan tata kelola birokrasi sanggup memicu masuknya potensi pendanaan global serta penanaman modal yang mencukupi guna menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index