JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kemanfaatan dari program hilirisasi patut dirasakan secara lebih merata oleh wilayah penghasil maupun masyarakat yang bermukim di seputar area industri.
Pernyataan tersebut disampaikan tatkala menghadiri acara peluncuran dan bedah buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut pandangan Luhut, hilirisasi sektor mineral memang telah mengukir deretan pencapaian. Meski begitu, masih dijumpai sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan, khususnya mengenai pemerataan dampak ekonomi, penguatan peran pelaku usaha lokal, hingga penegakan standar lingkungan beserta keselamatan kerja.
"Manfaat hilirisasi harus lebih adil bagi daerah dan masyarakat sekitar industri. Pengusaha nasional dan pengusaha daerah harus naik kelas dalam rantai nilai. Teknologi harus dikuasai anak bangsa dan standar lingkungan serta keselamatan tidak bisa ditawar," ujar Luhut.
Pasar global tuntut rantai pasok bersih
Luhut menyampaikan bahwasanya pemenuhan kriteria lingkungan kian krusial berbarengan dengan kuatnya tuntutan pasar global terhadap rantai pasok yang bersih dan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, menurut penilaiannya, standar lingkungan bukan lagi sekadar pilihan bagi para pelaku industri, melainkan telah menjadi bagian dari ikhtiar mengerek daya saing Indonesia.
"Pasar dunia semakin menuntut pasok yang bersih. Jadi ini bukan lagi pilihan, ini syarat berdaya saing," katanya.
Luhut juga menilai alih teknologi menjadi elemen penting dalam pengembangan industri turunan hasil hilirisasi. Penguatan kapabilitas ini dibutuhkan supaya penambahan nilai tidak sebatas bergulir di dalam negeri, melainkan juga menyalurkan kemanfaatan yang lebih luas bagi para pelaku usaha dan tenaga kerja nasional.
Hilirisasi nikel sempat menuai kritik
Dalam momen tersebut, Luhut turut mengulas kembali periode awal pemberlakuan kebijakan hilirisasi mineral, utamanya ketika pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel pada 2019.
Kebijakan itu sempat diterjang gelombang penolakan serta tekanan, termasuk gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel. Kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup. Ada yang mentertawakan," ujar Luhut.
Sewaktu kebijakan tersebut digulirkan, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sedangkan Bahlil Lahadalia menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurut penjelasan Luhut, situasi tersebut kini telah berbalik. Ia menuturkan keikutsertaan keberhasilan hilirisasi telah memicu kian banyaknya investor yang tertarik menanamkan modal di sektor pengolahan mineral Indonesia.
"Namun sekarang, saya kira Pak Bahlil tegak berdiri mengatakan 'Kami Bisa'. Sebagian yang dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi. Saya tidak sebut nama, nanti acara bedah buku ini berubah jadi bedah yang lain," kata dia.
Ekonomi Morowali dan Halmahera Tengah tumbuh dua digit
Luhut mengutarakan keberhasilan skema hilirisasi juga tecermin dari lonjakan ekspor komoditas nikel beserta produk turunannya. Selain itu, ia menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Morowali di Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah di Maluku Utara yang bertindak sebagai pusat pemrosesan industri nikel.
Berdasarkan sajian data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2024 terbukti menyentuh 18,40 persen. Sementara itu, perekonomian Morowali tercatat melaju 16,26 persen pada kurun waktu yang sama.
"Ekspor produk nikel dan turunannya melonjak berlipat ganda. Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit dan menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia," ujar Luhut.
Pengusaha lokal masih perlu diperkuat
Kendati menilai hilirisasi telah menyumbang dampak positif bagi perekonomian, Luhut mengevaluasi masih ada aspek persoalan yang mesti dibenahi. Salah satunya mencakup porsi keterlibatan pelaku usaha lokal di kawasan penghasil.
Berdasarkan penilaian Luhut, pengusaha di daerah masih banyak yang belum menikmati manfaat secara maksimal dari perkembangan kawasan industri di wilayahnya.
Luhut turut menggarisbawahi pentingnya penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia dalam negeri untuk terus ditingkatkan. Di samping itu, standar kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja wajib dijadikan bagian tak terpisahkan dari ikhtiar pengembangan industri.
Rangkaian hal tersebut, menurut penjelasannya, juga menjadi salah satu fokus persoalan yang dipaparkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam 10 buku yang resmi diluncurkan.
Luhut memberikan apresiasi terhadap karya buku tersebut lantaran dinilai sanggup memotret rekam jejak perkembangan industri sekaligus membeberkan ragam tantangan yang masih mengadang.
"Buku ini berbeda. Pak Bahlil menulis sendiri dengan data-data yang sangat kaya. Bahwa pekerjaannya belum selesai tentunya. Bagian untuk daerah penghasil belum adil, pengusaha lokal masih banyak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan keterampilan pekerja, dan ini ditulis oleh Pak Bahlil secara terbuka," ujar Luhut.
