JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang perjuangan pemerintah saat pertama kali mengeksekusi kebijakan hilirisasi nikel bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Luhut menceritakan, keputusan penghentian ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendapat gelombang kritik dan tekanan yang deras.
Dia mengatakan, dirinya dan Bahlil, yang kala itu masih mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahkan mesti menghadapi gugatan yang dilayangkan hingga ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Pada masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup,” ujar Luhut dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Jumat (7/8/2026).
Menurut penjelasan Luhut, pihak pemerintah ketika itu tetap bergeming mempertahankan kebijakan tersebut meski banyak pihak menyangsikan kapasitas Indonesia dalam membangun industri pengolahan nikel di dalam negeri.
Dia menyebut, Bahlil menjadi salah satu tokoh yang tetap konsisten memperjuangkan kebijakan tersebut. Malahan, pihak-pihak yang tadinya meragukan terobosan hilirisasi kini justru mulai melirik potensi investasi di Tanah Air.
“Namun, sekarang saya kira Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan kami bisa. Sebagian yang dulu mau menertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi,” kata Luhut.
Luhut menganggap dinamika perkembangan industri nikel saat ini menjadi bukti nyata bahwasanya kebijakan hilirisasi mulai membuahkan hasil. Menurut pemaparannya, pencapaian tersebut tampak dari melonjaknya ekspor produk olahan nikel serta pertumbuhan kawasan industri di beberapa wilayah.
Dia memberi contoh kawasan Morowali dan Halmahera Tengah yang mulanya nyaris tak masuk hitungan dalam peta ekonomi nasional. Saat ini, kedua daerah tersebut berkembang pesat dan masuk ke dalam rantai pasok industri global.
Luhut menyampaikan, volume ekspor produk nikel melonjak secara signifikan. Kedua area itu pun kini telah bertransformasi menjadi bagian dari rantai pasar industri dunia.
Kendati demikian, Luhut menggarisbawahi bahwa kesuksesan hilirisasi tersebut bukan berarti semua permasalahan telah usai. Menurut pandangannya, masih ada deretan pekerjaan rumah yang wajib dirampungkan oleh pemerintah.
Dia menyoroti skema pembagian manfaat hilirisasi yang dirasa belum sepenuhnya adil bagi daerah penghasil maupun warga di seputar kawasan industri. Di samping itu, jajaran pengusaha lokal juga masih banyak yang belum memperoleh posisi yang kokoh dalam rantai nilai industri.
“Pekerjaannya belum selesai tentunya. Bagian untuk daerah penghasil belum adil, pengusaha lokal masih banyak menjadi penonton di rumahnya sendiri,” ujar Luhut.
Selain aspek perekonomian, Luhut menyebutkan, isu lingkungan dan keselamatan kerja masih menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan industri hilirisasi. Menurutnya, persoalan tersebut harus diakui secara transparan agar pemerintah dan pemangku kepentingan industri dapat membenahinya.
Luhut menganggap keberanian mengakui kekurangan merupakan bagian krusial dari proses evaluasi kebijakan hilirisasi. Dia menekankan bahwa sebuah bangsa hanya sanggup memperbaiki masalah yang berani diakui secara terbuka.
