JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencapai kesepakatan strategis demi mempercepat penanganan masalah area blankspot di kawasan perbatasan memanfaatkan teknologi satelit dan frekuensi 700 MHz.
Dalam siaran resmi yang diterima di Tanjungpinang, Jumat, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyampaikan bahwasanya pemerintah pusat memiliki komitmen untuk memadukan teknologi terkini demi menyokong pemerataan ekonomi dan memaksimalkan pelayanan publik di daerah kepulauan, salah satunya melalui pendirian enam Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Kepri.
"Pembangunan BTS tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz," kata Wayan dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.
Ia memaparkan bahwa penggunaan frekuensi 700 MHz difungsikan sebagai pita lebar bergerak seluler untuk memperluas jangkauan akses internet 4G/LTE maupun 5G.
Peran utamanya terfokus untuk membenahi lokasi blankspot atau wilayah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, sekaligus meratakan akses konektivitas hingga ke daerah pedesaan pelosok.
Berdasarkan penjelasannya, frekuensi 700 MHz menyimpan bermacam keunggulan, di antaranya jangkauan sinyal yang luas dan kuat, serta lebih hemat dari segi biaya lantaran sanggup membangun infrastruktur jaringan dengan jumlah BTS yang lebih minim.
Di samping pengerjaan proyek BTS, ia menambahkan bahwa Kementerian Komdigi bakal memberdayakan beragam teknologi penunjang demi memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi di pulau-pulau, mencakup optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, hingga pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai opsi komunikasi di wilayah yang belum dapat terjangkau jaringan terestrial.
"Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar," kata Wayan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa pemenuhan akses telekomunikasi yang merata merupakan kebutuhan mendesak bagi warga Kepri, utamanya di kawasan perbatasan serta pulau-pulau terluar.
Hingga masa ini, ia menyebutkan masih dijumpai 30 titik blankspot dan 177 lokasi dengan kondisi sinyal lemah yang mengganggu efektivitas layanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi warga.
Keterbatasan sarana telekomunikasi tersebut turut berimbas pada bermacam sektor, termasuk di antaranya pembangunan sarana pendidikan.
Sebagai gambaran, kelangsungan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah menemui hambatan akibat minimnya infrastruktur penunjang, seperti jaringan telekomunikasi.
Lantaran kondisi tersebut, Wagub Kepri menaruh harapan besar pada dukungan pemerintah pusat untuk mengakselerasi pembangunan sarana digital di perbatasan supaya pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.
"Layanan Internet yang memadai memungkinkan masyarakat terutama nelayan pesisir di pulau terjauh, tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital guna mengakses layanan negara," kata Nyanyang.
