JAKARTA - Peristiwa sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah, termasuk Pulau Jawa, menuai sorotan dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Lembaga tersebut menuntut pemerintah agar segera memulihkan distribusi BBM sekaligus mengeksekusi perombakan menyeluruh pada skema penyaluran BBM bersubsidi.
"Kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra menunjukkan buruknya tata kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis," ujar Chief Executive Office IESR Fabby Tumiwa, dikutip Senin (14/9/2026).
Fabby menerangkan bahwa kondisi yang berlangsung saat ini menjadi bukti rapuhnya ketahanan energi Indonesia lantaran belum dibarengi kemampuan menghimpun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, serta menjalankan strategi krisis sesuai amatan UU No.30/2007 tentang Energi.
Lewat siaran persnya, Fabby menyatakan bahwa kendala memperoleh bahan bakar bersubsidi telah memukul para pekerja harian, sopir angkutan umum dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, hingga sektor rumah tangga.
Antrean panjang yang mengular tidak sebatas mengganggu pelayanan publik, melainkan turut mengerek biaya transportasi dan distribusi bahan pangan, serta semakin menghimpit daya beli masyarakat.
"Pernyataan bahwa stok BBM nasional aman tidak cukup untuk menjawab krisis. BBM baru dapat disebut tersedia jika sampai ke SPBU dalam jumlah memadai dan pada waktu masyarakat membutuhkannya," tegas Fabby.
BPH Migas bersama Pertamina dituntut menerangkan secara transparan mengenai langkah antisipasi pemerintah terhadap lonjakan konsumsi BBM subsidi pascapenyesuaian harga Pertamax.
Lebih lanjut, Fabby mengutarakan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM wajib memastikan keselarasan kebijakan, pengawasan alokasi kuota, serta komunikasi publik berjalan secara konsisten.
Berdasarkan catatan IESR, fenomena hambatan pasokan BBM bersubsidi di berbagai wilayah merupakan bagian dari krisis energi yang melanda tanah air dalam beberapa waktu terakhir. Pada rentang Mei-Juli 2026 lalu, gangguan pasokan listrik terjadi di Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali.
Setelahnya, kelangkaan BBM kembali merebak di sejumlah wilayah yang mengindikasikan adanya masalah pada perencanaan cadangan, jalur distribusi, serta manajemen krisis energi secara nasional.
IESR mendorong jajaran pemerintah untuk melangkah cepat, setidaknya dalam kurun 7-10 hari mendatang, melalui empat tahap strategis.
Pertama, menambah alokasi volume BBM pada wilayah yang telah terverifikasi mengalami kekurangan pasokan. Kedua, memproteksi pasokan BBM untuk sektor pelayanan publik krusial dan kelompok masyarakat rentan.
"Sediakan antrean atau waktu layanan khusus bagi angkutan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, petani, dan layanan publik lainnya," tutur Fabby.
Selanjutnya, pemerintah dituntut membangun kepercayaan publik melalui transparansi pasokan data. Informasi stok terminal, jadwal pengiriman, ketersediaan SPBU, estimasi waktu antre, sampai kuota harian perlu dipublikasikan secara rutin guna meredam kepanikan masyarakat.
"Keempat, tindak pelanggaran secara tegas. Gunakan data transaksi untuk mendeteksi pembelian berulang dan tangki modifikasi tanpa menghambat konsumen yang sah, serta tindak pihak yang memanfaatkan krisis untuk menimbun BBM," pungkas Fabby.
Astrid Jovanka, perwakilan Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Tengah, mengutarakan bahwa para pengemudi ojek daring di kawasan Jawa Tengah belum mendapati antrean yang terlewat ekstrem saat mengisi BBM di SPBU.
"Antreannya masih wajar. Dari teman-teman driver online juga belum ada keluhan baik untuk Solar ataupun Pertalite. Antrean panjang hanya terjadi di beberapa titik, tetapi masih wajar, tidak seperti di Jember atau di luar Jawa," ungkapnya saat dikonfirmasi Bisnis.
Beberapa SPBU memang memberlakukan batasan jam pengisian, terkhusus bagi BBM tipe Solar. Namun, Astrid menyebut bahwa para anggota ADO Jawa Tengah telah menghafal lokasi SPBU yang menerapkan batasan tersebut, sehingga mereka dapat memilih SPBU yang melayani pembelian Solar selama 24 jam penuh.
Seirama, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta Bambang Widjanarko membenarkan bahwa tidak dijumpai antrean pengisian BBM yang abnormal di area Jawa Tengah maupun DI Yogyakarta.
"Ada 217 pengusaha truk di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang tergabung ke Aptrindo. Sejauh ini belum ada keluhan untuk Jawa Tengah, tetapi untuk Pulau Sumatera itu sudah biasa kalau ada over night satu malam. Itu mau ada isu kelangkaan atau apapun juga pasti akan terlambat," ujarnya.