JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi signal kemungkinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal diberdayakan guna menyokong saldo awal pembukaan rekening bank bagi warga masyarakat.
Instruksi pembukaan rekening tersebut bertolak dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk mengemban tugas sebagai pihak penyedia rekening bagi publik.
Purbaya mengutarakan, opsi pemanfaatan dana APBN sebagai modal saldo awal rekening tersebut tetap terbuka untuk direalisasikan.
Menurut penilaiannya, estimasi kebutuhan dana guna menopang program tersebut tidaklah terlampau besar.
“Mungkin ya. Kan kalau Rp 50.000 kali sekian saya, enggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” kata Purbaya ditemui di kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (9/9/2026).
Purbaya menyampaikan bahwasanya alokasi dana tersebut dapat ditarik dari pos cadangan belanja pemerintah.
“Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk,” jelasnya.
Pada masa sebelumnya, Pemerintah berencana mengalokasikan dana sekitar Rp 11 triliun demi menyokong agenda pembukaan rekening bank serentak bagi warga masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa program tersebut menargetkan lebih dari 200 juta jiwa dengan besaran modal awal Rp 50 ribu pada tiap-tiap rekening.
Airlangga menerangkan, pembiayaan program tersebut dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Walau demikian, pihak pemerintah masih mengkaji apakah seluruh porsi anggaran bakal menggunakan APBN Tahun Anggaran 2026 atau sebagian lainnya dialokasikan lewat APBN 2027.
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dollar AS) atau sekitar Rp 11 triliun lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).